PEKANBARU (RIAU POS.CO) - Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) di Provinsi Riau, dikabarkan telah menghabiskan banyak anggaran baik itu anggaran dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.

Namun, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Edwar Sanger selalu bungkam ketika ditanya anggaran yang sudah dihabiskan. Bahkan pertanyaan awak media ini sudah lebih satu kali dipertanyakan. Tapi ia selalu bungkam. Terkesan seperti ada yang ditutupi.

Edwar Sanger hanya menjelaskan bantuan dari pemerintah pusat berupa pesawat maupun heli. Sementara untuk  biaya di pemerintah daerah,  katanya cuma pandai-pandai dari kepala dinas dan badan terkait yang menyiapkan anggarannya. Padahal beberapa waktu lalu  Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Zaini Ismail  mengatakan penanganan Karlahut di Riau berada di BPBD. Cuma terkait rincian anggarannya Zaini meminta wartawan untuk menkonfirmasi langsung ke BPBD Riau.

Disisi lain,  Komandan Satgas Karhutla Riau, Brigjen Nurendi kepada wartawan mengaku masalah anggaran, pihak  TNI tidak masuk ke ranah  itu.  Menurutnya, masalah anggaran itu berada di Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau. Namun kenyataan wartawan sulit mendapatkan informasi itu di BPBD.

Kebijakan yang dilakukan Kepala BPBD Riau tentu sangat bertentangan dengan penyataan  Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman yang meminta SKPD di lingkungan Provinsi Riau harus mengedepankan keterbukaan informasi  tidak menutup-nutupi biaya penanganan Karlahut.

Laporan: Dofi Iskandar

Editor: Yudi Waldi