KAMPAR (RIAUPOS.CO) - Rapat koordinasi penanganan kabut asap sebaiknya yang dibahas adalah langkah konkrit yang harus dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi ke depan serta ketersediaan dana.

Demikian dikatakan Bupati Kampar H Jefry Noer SH pada rapat koordinasi (rakor) penanganan kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di Provinsi Riau yang dilaksanakan di Pekanbaru, Senin (19/10).

Acara tersebut dihadiri semua perwakilan perusahaan perkebunan se-Riau, TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi Riau selaku penyelenggara rakor.

Ditegaskan Jefry Noer, bahwa tanpa dukungan dana, semua kegiatan tidak akan dapat terlaksana dengan baik, apalagi mengatasi masalah asap di Riau.

Setelah itu, perlu dirumuskan upaya konkret apa yang harus dilakukan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, TNI, Polri serta pihak perusahaan dan masyarakat. Upaya dimaksud harus jelas karena harus ada kerja sama dan sinergi dalam penanggulangan kabut asap yang sudah berlarut-larut ini.

Menurut Jefry, dalam menyusun APBD yang saat ini sedang dilaksanakan dapat dimasukkan anggarannya untuk mengatasi persoalan asap di Riau. ‘’Mari sama-sama didudukan upaya ke depan untuk mengatasi asap di tahun mendatang karena persoalan asap sudah menjadi masalah tahunan di Riau,’’ ucapnya.

Langkah penyelesaian kabut asap harus konkrit, karena seluruh lini dilibatkan seperti seperti TNI, Polri, pihak Perusahaan dan masyarakat. ‘’Ke depan yang kami ingin ada aksi, dengan dukungan dana dalam anggaran pemerintah yang bersinergi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk pihak perusahaan yang ada di Riau,’’ tegasnya.

Dengan demikian, lanjut Jefry, persoalan asap di Riau dapat selesai. ‘’Kalau setiap ada undangan selalu dengan penjelasan masalah terjadi asap, hal itu sudah sering kami dengar dari media surat kabar dan TV. Kita harus punya langkah konkrit, kalau tidak demikian, kapan akan menyelesaikan masalahnya,’’ tukasnya.(adv/mal)