PEKANBARU (RP) - Pemdaman listrik oleh PLN yang tak kunjung berakhir tak hanya dikeluhkan warga Riau. Tapi juga kalangan DPRD, Pemprov, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau. PLN pun dituding tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap rakyat Riau.
Menurut Kadin Riau, adanya pemadaman listrik dengan durasi 2 - 4 jam, sudah meresahkan dan sangat keterlaluan. Aktivitas masyarakat dan dunia usaha menjadi terganggu.
‘’Hal ini memberikan dampak negatif pada perekonomian rakyat, terutama UMKM. Pelaku UMKM tidak hanya terhenti aktivitas produksinya tetapi juga menderita kerugian. Penderitaan yang ditanggung rakyat sebagai akibat pemadaman listrik ini, sepertinya tidak dipedulikan oleh manajemen PLN WRKR,’’ kata Direktur Eksekutif Kadin Riau Muhammad Herwan, Jumat (20/9).
Dijelaskannya, tidak terlihat sedikitpun upaya yang dilakukan PLN untuk mengatasi masalah listrik di Riau, walau Meneg BUMN telah menginstruksikan untuk segera mengatasi kondisi listrik tersebut. Manajemen PLN sepertinya hanya pasrah dengan keadaan yang ada, dan bisanya berkilah hal ini karena kondisi alam, pembangkit yang rusak, serta alasan-alasan klasik yang setiap tahun selalu berulang.
‘’Tidak ada sedikitpun rasa tanggung jawab dengan suatu upaya yang serius dan konkrit. Sepertinya rakyat tidak ada di mata manajemen PLN Riau. Jika Manajemen PLN benar-benar profesional, sejatinya ada alternatif solusi yang cepat dan tanggap ketika masalah listrik kembali berulang,’’ sebutnya lagi.
Dalam jangka pendek dan segera, Muhammad Herwan mengatakan harusnya ada penanganan secara darurat misalnya dengan menyewa genset atau apapun alaternatif upaya lain yang tidak menyebabkan pemadaman dalam waktu berbulan-bulan seperti ini. Atau memang Manajemen PLN WRKR tidak pernah bekerja dan hanya melaksanakan aktivitas by system, kalau ini yang terjadi tak ubahnya seperti robot.
‘’Sudah semestinya PLN melakukan “audit komprehensif” terhadap sumber daya kelistrikan, mulai dari jumlah pembangkit, bahan baku pembangkit, teknologi yang digunakan maupun sumberdaya manusianya,’’ terangnya.
Terakhir, Ia menyarankan ketika krisis listrik sudah sedemikian parah, PLN arus berani menyatakan bahwa ini adalah “status darurat listrik”. ‘’Atau manajemen PLN secara ksatria mundur dari jabatan karena tak mampu atasi masalah listrik,’’ katanya.
Dalam pada itu, keluhan terhadap pemadaman listrik ini juga disampaikan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) HR Mambang Mit.
Menurutnya, sebelumnya Pilgubri, pemadaman listrik sering terjadi. Pada saat Pilguri, PLN berhasil tidak melakukan pemadaman. Namun akhir-akhir ini frekuensi pemadaman kembali meningkat.
‘’Hal inilah yang akan dipertanyakan langsung ke pusat,’’ katanya kepada Riau Pos, Jumat (20/9).
Keinginan Pemprov sendiri mewakili masyarakat, disebutkan Wagubri adalah menjaga kestabilan listrik agar tetap nyala. Sehingga kondisi pemadaman tidak terulang kembali dengan intensitas tinggi setiap harinya.
“Agar tidak terjadi pemadaman terus-terusan karena mengganggu masyarakat. Ini yang akan kita jaga supaya tidak terjadi berkepanjangan,” harapnya.
Ditambahkannya, untuk mengatasi masalah ini pihaknya akan menyurati PLN agar tidak terjadi pemadaman lagi. “Bisa juga dilakukan (pengiriman surat ke PLN, red). Kalau memang ada rencana legislatif, kita juga siap mengirimkan surat mempertanyakan kondisi yang terjadi,” katanya. (dac/rio/egp)
