Laporan DESRIANDI CANDRA, Pekanbaru dan MAHYUDI, Jakarta
Upaya memadamkan titik-titik api yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau secara gencar dari darat dan udara, dengan menggunakan bantuan dua helikopter dari BPBN, cukup membuahkan hasil.
Setidaknya, upaya yang dilakukan BPBD Riau bersama tim, satker dan Pemerintah Daerah, sudah mampu menurunkan titik api dan hotspot.
“Hari ini titik api dan hotspot jauh berkurang. Di Inhu dan Inhil, sudah nol titik api,” ungkap Kepala BPBD Riau, Ir H Syamsurizal MT menjawab Riau Pos, Kamis (20/9) di Pekanbaru.
Dijelaskannya, berdasarkan data yang diterima BPBD Riau dan tim gabungan dari Satelit NOAA 18, di Riau saat ini hanya tinggal enam titik api. Lima titik api atau hotspot berada di Kabupaten Kampar dan satu titik berada di Kota Dumai.
“Dan BPBD Kampar dan Dumai, hari ini sudah langsung bergerak melakukan pemadaman titik api melalui jalur darat,” ujarnya.
Saat ini, dua helikopter yang dipinjamkan BPBN, masih melakukan penetralan hotspot di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Karena Jumat (21/9) kedua helikopter dan satu pesawat yang dipinjamkan itu, sudah habis masa kontraknya.
Sehingga harus dikembalikan kembali ke BPBN. Meski kedua helikopter dan satu pesawat itu akan dikembalikan esok hari, namun upaya pemadaman api masih berlanjut melalui jalur darat. Terutama di Kabupaten Kampar dan Kota Dumai.
Dari pemadaman yang dilakukan, hampir seluruh titik api atau hotspot tersebut berasal dari lahan masyarakat. Hanya beberapa yang masuk ke wilayah perusahaan. Musim panas ini, masyarakat ramai-ramai melakukan pembukaan lahan perkebunan dan ladang dengan cara membakar.
Meski dalam jumlah yang kecil, namun banyak, sehingga mengakibatkan asap.
BPBD Riau juga memastikan akan kembali melakukan peminjaman helikopter dan pesawat, kalau titik api dan hostpsot kembali bermunculan di Riau.
“Tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang, sudah mulai membaik. Titik api atau hotspot pun sudah jauh turun,” jelasnya.
Kemenhut Diminta Turun Tangan
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) selaku perwakilan pemerintah pusat diminta pro aktif dalam mengantisipasi dan menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Riau yang terjadi hampir setiap tahun.
Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adi Sukemi, Kamis (20/9).
“Pemerintah pusat (Kemenhut, red) tentunya harus turun tangan memberikan penanganan secara khusus sebelum dan sesudah kebakaran hutan dan lahan di sejumah daerah,” ujar legislator asal pemilihan Provinsi Riau itu.
Adi mengaku, pihaknya selalu menanyakan sekaligus memberikan langkah-langkah antisipasi dan solusi terkait dengan Karhutla kepada pihak Kemenhut, termasuk pengadaan helikopter dan peralatan lainnya guna memantau dan memadamkan api.(muh)
