PEKANBARU (RP)- Pemerintah Provinsi Riau mengejar Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Sawit ke Pusat. Ini menjadi perhatian, karena alokasi dana pusat masih sangat minim ke daerah.
‘’Memang pada dasarnya alokasi DBH sudah diproses pusat. Namun, untuk penerapan tersebut harus transparan ke daerah,’’ papar Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit kepada Riau Pos, Kamis (20/9) di Kantor Gubernur Riau.
Menurutnya, perhatian dan transparansi Pemerintah Pusat dinilai penting, karena Riau termasuk daerah penghasil dari berbagai sektor yang ada. Sehingga, pengembangan infrastruktur penunjang potensi tersebut dapat berjalan optimal.
Selain itu, dia menambahkan, kontribusi Riau dari pajak CPO mencapai Rp13 triliun. Sementara, umpan balik (feedback)nya bagi daerah masih belum maksimal. Baik dari pengembangan infrastruktur maupun dalam mendongkrak sektor ekonomi daerah.
Saat ditanyakan mengenai perjuangan DBH Sawit yang juga pernah diperjuangkan sejak beberapa waktu lalu, dia menegaskan hal itu merupakan wujud memperjuangkan hak Riau.
Lebih jauh dia menambahkan, upaya merebut DBH sawit dinilai penting diperjuangkan. Ini juga dilakukan untuk memotivasi para pengusaha perkebunan untuk mengoptimalkan produksi. Karena didukung dengan infrastruktur dan sarana penunjang yang berkualitas dan optimal.
Hal tu kembali ditekankan, karena perhatian pusat melalui dana perimbangan ke daerah dinilai masih belum maksimal. Oleh karena itu, beberapa upaya dilakukan, hingga menggandeng daerah penghasil sawit lainnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Said Mukri menegaskan bahwa Riau bersama beberapa daerah penghasil sudah menyatukan visi untuk memperjuangkan DBH Sawit.
Beberapa provinsi tersebut, seperti Kalimatan Timur, Sumatera Utara dan beberapa daerah penghasil lainnya telah melakukannya.
Bahkan, akhir tahun ini, hasil kesepakatan bersama tersebut akan disampaikan secara langsung kepada Presiden untuk menjadi pertimbangan. Diharapkan, dengan upaya tersebut, DBH sawit ke daerah dapat menjadi perhatian pemerintah Pusat.(rio)
