Laporan HERMANTO ANSAM, Pekanbaru hermanto-ansam@riaupos.co
Terciptanya iklim investasi yang baik berkat dukungan semua pihak, telah melahirkan kepercayaan dari penanam modal terhadap Provinsi Riau.
Hingga triwulan keempat tahun 2011, pertumbuhan investasi dalam negeri di Riau merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Demikian dikatakan Gubernur Riau, HM Rusli Zainal pada pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2011 pada sidang paripurna DPRD Riau, Selasa (20/3).
Sidang dipimpin Ketua DPRD Riau, Drs HM Johar Firdaus MSi didampingi Wakil Ketua, Almainis SPd dan Taufan Andoso Yakin. Sedangkan dari Pemprov Riau juga terlihat hadir Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit dan Sekdaprov Riau, Wan Syamsir Yus serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
Pada kesempatan itu, Gubernur Riau mengatakan, iklim investasi yang tercipta bersama telah memberikan pengaruh positif bagi dunia usaha di Riau. Berdasarkan data BKPM Pusat, jumlah realisasi penanaman modal asing selama tahun 2011 tercatat 212,34 juta dolar AS, sementara PMDN mencapai Rp7,5 triliun dan termasuk ke dalam empat besar untuk tingkat provinsi. Bahkan untuk triwulan empat tahun 2011, jumlah
PMDN Riau adalah yang tertinggi se-Indonesia.
Sedangkan dari sisi pendapatan, pemerintah daerah terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. Pada tahun 2011, pendapatan daerah ditargetkan Rp4,6 triliun dengan realisasi sebesar Rp5,45 triliun atau naik 117,96 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp1,73 triliun dapat terealisasi sebesar Rp2,24 triliun atau 128,41 persen.
Dijelaskannya, kontribusi sumber-sumber PAD dalam tahun 2011 terdiri dari pajak daerah sebesar Rp1,77 triliun, retribusi daerah sebesar Rp8,5 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp131,6 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp311 miliar. Sedangkan penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan yag dipisahkan diperoleh dari deviden tujuh perusahaan milik daerah (BUMD) yang penyertaan modalnya dalam tahun tersebut sebesar Rp70 miliar dan penyertaan modal pada dua perusahaan lainnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Rusli juga menjelaskan sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp2,88 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp3,22 triliun atau 111,72 persen.
Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak ditargetkan sebesar Rp2,45 triliun terealisasi Rp2,78 triliun atau 113,81 persen. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang masing-masing ditargetkan sebesar Rp380,05 miliar dan Rp56,82 miliar dapat direalisasikan sebesar 100 persen.
Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat direalisasikan sebesar Rp3,47 triliun atau mencapai 100 persen.
‘’Meskipun realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan, namun kita masih merasakan adanya ketidakadilan dalam alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk pemerintah Riau, yakni dana dekonsentrasi, tugas pembantuan maupun dana perimbangan khususnya dana bagi hasil migas dan dana alokasi umum yang belum proporsional. Selama ini kita selalu memperoleh alokasi anggaran yang jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi,’’ ujar Gubernur Riau.
Untuk itu, Gubernur Riau mengajak semua komponen masyarakat Riau, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI yang mewakili masyarakat Riau agar bersama-sama merumuskan penyelesaian secara komprehensif dan konsepsional dan berupaya secara terpadu sehingga Provinsi Riau memperoleh alokasi pembiayaan yang lebih berkeadilan dari pemerintah.
Sedangkan dari sisi belanja, pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan itu, Gubernur Riau juga menjelaskan perkembangan pemerintahan serta kerjasama antar provinsi dan kabupaten dalam masalah perbatasan serta langkah percepatan pembangunan yang strategis dalam program MP3EI Koridor Sumatera yang telah mengusulkan 80 proyek kepada tim kerja koridor ekonomi Sumatera dengan dana Rp27,42 triliun.(muh)
