Riau Pos Online - Kualitas penduduk Indonesia sangat memprihatinka dibandingkan negara-negara di dunia. Bahkan berpedoman pada tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) berada pada level 124 diantara negara-negara di dunia atau pada level ke 6 di ASEAN. Mereka yang berada pada level miskin dan kurang kualitas ini umumnya berada di kawasan pedesaan, pinggiran pantai dan juga daerah kumuh di perkotaan.
''Ini tidak hanya terlihat di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga di sejumlah daerah di Indonesia. Persoalan ini dinilai serius secara nasional, sehingga pemerintah daerah harus ikut serta memperbaikinya secara bersama dan terpadu,'' kata Deputi ADPIN BKKBN Pusat Drs Hardiyanto didampingi Kepala BKKBN Riau Drs Ary Goedadi dan Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Riau Drs H Yasril di hadapan para jurnalis media cetak dan elektronik di Riau beberapa saat lalu (Selasa, 21/2) di Balai Pertemuan BKKBN Riau Jalan Terubuk Pekanbaru.
Kehadiran Deputi ADPIN dan beberapa Direktur di Jajaran BKKBN Pusat ini adalah dalam rangka pembukaa Rapat Kerja Daerah (Rakerda BKKBN) Riau 2012 yang akan dilaksanakan di Hotel Premier, Pekanbaru besok pagi (Rabu 22/2). Kegiatan tersebut dihadiri seluruh instansi pemerintah dan swasta di Riau dan dibuka oleh Gubernur Riau HM Rusli Zainal.
Dijelaskan Hardiyanto, persoalan kependudukan di tanah air saat ini sangat serius. Sebab berbagai aspek yang mengikutinya tidak hanya faktor kualitas saja tapi juga masalah kuantitas (jumlah), penyebaran serta administrasi kependudukan. ''Semua ini melibatkan berbagai instansi terkait, baik di departemen kependidikan, kesehatan, ekonomi, BKKBN, transmigrasi dan sebagainya,'' katanya.
Satu hal sangat penting jadi perhatian adalah persoalan jumlah atau pertumbuhan penduduk. ''Indonesia saat ini menjadi negara terbanyak ke lima jumlah pendudukan dan kualitasnya pun terjelek. Angka kematian ibu dan anak saat melahirkan pun cukup tinggi. Untuk itulah pemerintah dengan UU no 52 memerintahkan penanganan masalah kependudukan ini secara serius, hingga ke daerah. Jadi ini merupakan tugas wajib pemerintah daerah,'' katanya.
Diakuinya, usia harapan hidup rakyat Indonesia saat ini sudah baik dibanding masa-masa sebelumnya, namun hal ini tidak akan berarti jika persoalan lain tidak diantisipasi secara dini, baik masalah putus sekolah, tingkat kemiskinan dan sebagainya.
Ia juga menjelaskan bahwa BKKBN sejak berdiri hingga saat ini bukan semata menangani masalah alat kontrasepsi saja, tapi juga berbagai program kependudukan lainnya baik masalah pengentasan kemiskinan, anak putus sekolah dan sebagainya. Namun sejak era otonomi ini, sebagian tugas-tugas pusat beralih ke daerah sehingganya merupakan tugas wajib pemerintah daerah.
''Untuk itulah saya mengajak, semua kepala daerah baik provinsi, kabupaten/kota serta DPRD yag menangani masalah kependudukan, untuk seiring selangkah menyelesaikan dan mengurai benang kusut yang ada selama ini. Persoalan kependudukan ini merupakan program jangka panjang yang hasilnya bisa dilihat beberapa tahun kedepan. Namun apa pun hasilnya pastilah diputuskan pada masa saat ini. Jadi mari kita sama-sama berganding tangan, pusat dan daerah menyelesaikan persoalan demografi ini,'' harapnya.(ril/firmana/m*)
