PEKANBARU (RP) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Zaini Ismail menyebutkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2014 mencapai Rp6 triliun lebih.
Namun angka ini tidak begitu saja dipercaya kalangan DPRD Riau karena sebelumnya APBD Riau 2013 mencapai Rp8 triliunan.
“Sudah, RAPBD sudah dimasukkan (ke DPRD Riau, red). Angkanya di atas Rp6 triliun. Tinggal pembahasan dan pengesahan, sehingga bisa dilakukan revisi jika diperlukan,” ujar Zaini Ismail MSi kepada Riau Pos, Senin (18/11) di Kantor Gubernur Riau.
Saat ditanya apakah mencapai Rp8 triliun seperti tahun sebelumnya, Zaini menegaskan angkanya ada di Rp6 triliun.
Sementara anggota Badan Anggaran DPRD Riau Ilyas Labay SSos yang juga Ketua Komisi A mengatakan tidak mengetahui adanya KUA PPAS yang telah diterima DPRD. ‘’Belum ada berkasnya masuk ke DPRD, saya tidak mengetahuinya,’’ kata Ilyas, Selasa (19/11).
Menurut Ilyas, biasanya KUA PPAS itu disampaikan oleh Pemprov dalam rapat badan anggaran, bukan Pemprov melaporkannya kepada Ketua DPRD saja.
Soal APBD murni Provinsi Riau yang hanya Rp6 triliun saja, menurut Ilyas itu tidak mungkin terjadi. ‘’Tahun kemarin (2013, red) saja sudah Rp8 triliun lebih, belum lagi ditambah dengan perubahan,’’ kata Ilyas.
Menurut Ilyas, akan ada perda pajak rokok yang akan memberikan tambahan penerimaan Rp200 miliar. ‘’Sepertinya tidak mungkin kalau hanya Rp6 triliun. Tentunya bertambah dari tahun lalu,’’ kata Ilyas.
Anggota Badan Anggaran lainnya Mansyur HS yang juga Ketua Fraksi PKS juga mengatakan tidak akan mungkin hanya Rp6 triliun saja.
‘’Saya rasa tidak mungkin hanya Rp6 triliun saja, nantinya akan ada dana bagi hasil dan tentunya akan kami bahas lagi di Banggar. Kalau tidak sesuai, nantinya akan dikembalikan lagi ke Pemprov,’’ kata Mansur HS.
Sedangkan Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs Johar Firdaus MSi mengatakan bahwa berkas KUA PPAS baru diterimanya pada Senin lalu dan belum disampaikan kepada anggota Badan Anggaran Provinsi Riau.
‘’Saya baru terima kemarin dan belum dibahas. Nantinya akan disampaikan dulu dalam rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau,’’ kata Johar.
Johar mengatakan nantinya DPRD Provinsi akan mengumumkan anggota Badan Anggaran lebih dahulu sebelum mulai penyampaian KUA PPAS dan pembahasan APBD murni tersebut.
‘’Kami akan bahas secepatnya, tapi anggota Banggar yang baru belum diumumkan, nantinya Banggar yang baru akan diumumkan dalam paripurna dulu,’’ kata Johar.
Johar mengatakan untuk tahun-tahun sebelumnya, pada pertengahan November itu pembahasan APBD murni sudah final, namun tahun ini ada sedikit keterlambatan. ‘’Biasanya sudah final, bahkan tanggal 2 November sudah ketok palu. Tapi waktu paling lambat memang sampai akhir Desember,’’ kata Johar.(rul/egp)
