PANGKALANKERINCI (RIAUPOS.CO) – Program penurunan angka stunting mendapat perhatian serius dari pemerintah. Berbagai kebijakan diambil untuk mencapai angka 14 persen prevalensi stunting di tahun 2024. Salah satunya dengan mengalokasikan dana Rp44,8 triliun untuk menurunkan angka stunting di tahun 2022.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, mengatakan, dana tersebut diarahkan untuk menurunkan angka stunting demi terciptanya lingkungan bekerja, rumah tangga, dan kesehatan yang lebih baik. Wamenkeu menegaskan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang memiliki implikasi kepada generasi penerus, berimplikasi kepada kehidupan, produktivitas, hingga kepada kehidupan ekonomi, produktivitas dan kemajuan ekonomi Indonesia.
“Arahan Bapak Presiden, kita akan menurunkan prevalensi stunting menuju 14 persen pada tahun 2024. Saat ini, kita masih cukup tinggi di sekitar 24 persen lebih. Ada kemajuan, namun kemajuan ini harus lebih cepat kita upayakan,” ujarnya dalam sosialisasi Arah Kebijakan DAK Stunting Tahun 2023, baru-baru ini.
Sementara itu, prevalensi stunting di Riau pada tahun 2021 sebesar 22,3 persen. Angka ini memang sedikit lebih baik daripada rata-rata prevalensi stunting di Indonesia. Namun demikian tetap diperlukan perubahan lebih cepat untuk mencapai 14 persen pada tahun 2024 atau harus diturunkan sebesar 3 persen per tahun.
Gubernur Riau, H Syamsuar, mengatakan, upaya penurunan angka stunting membutuhkan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas yaitu rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan konvergensi intervensi di lintas sektor.
"Pemerintah terus memantau dan mengevaluasi hasil kinerja dari pembinaan dan pengawasan serta komitmen kepala daerah dalam menurunkan angka stunting ini," jelas Gubri.
Upaya penurunan angka stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pihak termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya.
Salah satu pihak swasta yang aktif mendukung program prioritas pemerintah tersebut adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Perusahaan bagian dari grup APRIL ini bertekad menurunkan angka stunting sebesar 50 persen di Provinsi Riau, di mana tercatat 16.275 orang atau 10,9 persen dari jumlah balita stunting pada tahun 2019. Langkah ini sejalan dengan komitmen transformatif APRIL2030 pada pilar Kemajuan Inklusif (Inclusive Progress) yang telah diluncurkan akhir 2020 lalu.
Koordinator Program Kesehatan CD RAPP, Purwowidi Astanto, menjelaskan, ada dua pendekatan dalam menjalankan program penurunan angka stunting. Pendekatan pertama melalui program pemberdayaan masyarakat (community empowerment) yang telah dilakukan secara intensif bersama dengan masyarakat desa di sekitar area operasional perusahaan dan pendekatan kedua dengan menciptakan lingkungan yang kondusif.
“Salah satunya kegiatan training of trainer konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA) bagi petugas gizi Puskesmas yang kita laksanakan bagi Kabupaten Pelalawan dan Siak pada bulan Juni ini kemudian menyusul tiga Kabupaten lainnya, Kampar, Kuansing, dan Kepulauan Meranti,” ujarnya, Ahad (18/6/2022) di Pangkalankerinci.
Dalam siaran pers yang diterima Riaupos.co, Widi menambahkan, sederetan kegiatan pelatihan juga dilaksanakan seperti edukasi dan kampanye kesehatan bagi para kader posyandu, ibu hamil, anak dan balita di daerah sasaran. Kegiatan tersebut di antaranya pelatihan penyelenggaraan Posyandu, pelatihan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat (PKBM), pelatihan konseling PMBA, pelatihan manajemen terpadu balita sakit berbasis masyarakat (MTBS-M), dan pelatihan higienitas dan sanitasi.
Kemudian juga dilakukan promo-edukasi kesehatan dan gizi, monitoring dan evaluasi kegiatan Posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT) dan penyuluhan, pemulihan bagi anak balita gizi buruk, BGM (bawah garis merah) dan ibu hamil KEK (kekurangan energi kronis).
Selain itu, untuk pengembangan Posyandu, CD RAPP juga memberikan dukungan peralatan Posyandu berupa antropometri kit, menggelar lomba-lomba Posyandu serta pengembangan media komunikasi, informasi dan edukasi sebagai bagian dari kampanye kesehatan kepada para penerima manfaat.
“Di tingkat masyarakat, kegiatan percepatan penurunan angka stunting telah diimplementasikan di 295 Posyandu tersebar di 131 desa, 27 kecamatan di lima Kabupaten di Provinsi Riau,” paparnya.
Ditambahkan Widi, demi menyukseskan seluruh rangkaian dan tujuan dari program stunting ini, RAPP berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat kabupaten dan provinsi, terutama yang berperan aktif dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), seperti Bappedalitbang, BKKBN Provinsi Riau, Dinas Kesehatan, Bapelkes, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan sebagainya.
Laporan: Hary B Koriun
Editor: E Sulaiman
