PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dalam rangka mempersiapkan Diskusi Panel Nasional tentang “Mewujudkan Kemandirian Energi Ramah Lingkungan Berbasis Sawit” yang akan diselenggarakan, Kamis (3/5) mendatang, Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (APCASI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional 2018 di Hotel Grand Central Pekanbaru, Kamis (19/4).
Rapat ini bertujuan menyatukan sikap dan kebijakan terhadap situasi dan kondisi usaha cangkang sawit, khususnya menyikapi kebijakan pajak pemerintah terhadap ekspor cangkang sawit. Ketua Umum APCASI Dikki Akhmar saat diwawancara menyampaikan, kali ini pihaknya mengadakan Rakornas APCASI 2018 dari seluruh cangkang sawit Indonesia. Ini menyikapi adanya kenaikan pajak untuk ekspor cangkang sawit.
‘’Kami merasa hal tersebut menjadi problem solver atas limbah industri sawit. Kalau tidak kami manfaatkan dengan ekspor maka limbah itu menjadi persoalan baru. Ketika kami melakukan ekspor itu, ekspor ternyata sangat tinggi sehingga tidak bisa dilakukan secara maksimal. APCASI berinisiatif menyosialisasikan pada pemerintah-pemerintah di daerah industri kelapa sawit agar dapat mentranformasi orientasinya dari industri sawit penghasil pangan dan non-pangan dari CPO menjadi industri sawit yang menghasilkan sumber bahan baku bionergi (biomassa).
“Pada dasarnya, pengusaha cangkang sawit hanya mengekspor cangkang sawit yang tidak terserap atau terpakai di dalam negeri. Sehingga kegiatan ekspor kelapa sawit selain membantu menambah devisa negara juga membantu penanganan limbah industri. Sehubungan dengan itu meringankan hambatan tentang ekspor kelapa sawit khususnya dalam hal tingginya pajak ekspor dan itu diharapkan oleh APCASI untuk dapat dipertimbangkan kembali oleh pemerintah,” ungkapnya.
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Riau Drs Asrizal MPd kepada Riau Pos menyampaikan, pihaknya sangat mendukung Rakornas APCASI 2018 ini. ‘’Kami mengetahui produksi di Riau mempunyai lahan sawit yang cukup besar. Kami mempunyai lahan kurang lebih 2,4 juta hektare, itu yang terdata dan yang tidak terdata bisa mencapai 2,7 juta hektare. Selama ini kami lebih mengarah kepada produksi buah sawit menjadi CPO, saat ini sudah saatnya berkembang mengubah cangkang sawit menjadi energi terbaru produk lainnya. Kami sangat mendukung kegiatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya di Provinsi Riau.
“Mengenai kenaikan pajak ini adalah kewenangannya ada di pemerintah pusat, kami tentunya akan mengusulkan untuk pemerintah pusat agar meninjau ulang terhadap pajak ini. Sehingga mendorong pengusaha cangkang sawit mempunyai peluang untuk kompetitif dalam angka mengekspor cangkang sawit ini keluar negeri,” jelasnya.(rif/ifr)
