Laporan FADHLI MUALLIM, Bagansiapi-api redaksi@riaupos.co
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap akses dan pembangunan jalan lintas Sinaboi-Dumai yang termasuk dalam areal HPH sebuah perusahaan dan masih terkendala, dapat difasilitasi Komisi IV DPR RI untuk dicarikan solusinya di tingkat pusat.
Harapan ini disampaikan Bupati Rohil H Annas Maamun saat menerima kunjungan rombongan Komisi IV DPR RI yang diketuai Herman Khoeron di aula kantor Bupati, Bagansiapi-api.
Rombongan Komisi disertai juga Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulkifli. Hadir Ketua DPRD Nasrudin Hasan, para kepala dinas dan badan di lingkup pemerintahan kabupaten.
Bupati menerangkan, pemerintah berkomitmen untuk membuka keterisoliran dalam rangka peningkatan geliat perekonomian, barang dan jasa sekaligus transportasi, namun masih terkendala karena jalan dimaksud termasuk dalam kawasan HPH perusahaan.
‘’Kita berupaya terus agar Kementerian Kehutanan dapat memberikan izin penggunaan kawasan HPH, untuk dibangun jalan demi kepentingan masyarakat banyak,’’ ujar Annas, Kamis (19/4).
Namun demikian, hingga kini pihak Kementerian Kehutanan belum memberikan respon positif, atau meloloskan izin penggunaan jalan di dalam kawasan milik perusahaan tersebut.
‘’Saya pikir dengan kedatangan Komisi IV yang membidangi Pertanian dan Perkebunan dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat, agar rencana pemerintah membangun jalan tembus Sinaboi- Dumai dapat terealisasi secepatnya,’’ harap Annas.
Sebelumnya perwakilan Kementerian Kehutanan pernah turun melakukan peninjauan kawasan tersebut, tapi hanya sekadar meninjau tanpa memberikan keputusan apapun.
Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khoeron mengatakan komisi yang dipimpinnya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan hal tersebut dengan mengetahui persoalanya terlebih dahulu.
Pertama terangnya, komisi akan minta penjelasan Kementerian Kehutanan mengenai kendalanya.
‘’Kalau memang statusnya masuk dalam hutan konservasi memang sulit, tetapi jika hutan lindung masih bisa. Namun, sangat kelewatan bila pihak perusahaan tidak memberikan izin demi kepentingan masyarakat banyak,’’ tukasnya.
Herman menyebutkan, begitu kembali ke Jakarta, bersama Komisi IV akan membahas lebih jauh persoalan ini.
Sebab, pembukaan akses jalan sangat bermanfaat bagi masyarakat. ‘’Kalau manfatnya lebih besar untuk rakyat tidak ada salahnya dibangun. Ini kita dukung sekali,’’ pungkasnya. (jrr)
