Laporan Marrio Kisaz, Pekanbaru marriokisaz@riaupos.com
Gubernur Riau, HM Rusli Zainal SE MP, menginstruksikan seluruh wali kota dan bupati se-Riau agar mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak di masyarakat. Ini diperlukan, agar terjadi kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Komitmen ini ditegaskan Gubri, usai memimpin Rapat Forkorpimda Riau, Senin (19/3) di Kantor Gubernur Riau. Gubri mengakui, kebijakan dinaikkannya BBM itu pasti akan menimbulkan dampak di tengah masyarakat.
Namun dia yakin, pemerintah pusat juga sudah mempertimbangkannya. ‘’Karena itu, saya sudah instruksikan bupati/wali kota se-Riau, untuk ikut mengawal gejolak kenaikan BBM ini. Bahkan surat edaran juga sudah kita layangkan,’’tegasnya.
Dijelaskan Gubri, sesuai arahan Presiden RI, kenaikan BMM bukan sesuatu yang bersifat politis. Tetapi disebabkan keadaan yang memaksa pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM dengan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai 90 dolar Amerika Serikat (AS) per barel atau berada di level tertinggi.
Pada kesempatan itu, Gubri juga menekankan agar kepala daerah untuk terus melakukan pengawasan terhadap tindakan penimbunan BBM yang dilakukan para spekulan. Mulai dari distribusi tingkat depot, pangkalan hingga tingkat pengecer.
Tidak hanya itu, Gubri juga mengharapkan pada instansi terkait agar membuat simulasi-simulasi dan pemetaan dalam mengantisipasi gejolak. Seperti pengawasan akan spekulan dan tindakan yang dapat mengganggu kestabilan masyarakat.
Turut hadir dalam rapat Kapolda Riau, Brigjend Suedi Husein, Danrem 0301 WB, Kol Inf Kurnia Dewantara, perwakilan Kajati Riau dan Pertamina serta instansi terkait di lingkungan Pemprov Riau.
Lebih jauh dikatakannya, kenaikan harga BBM akan diiringi dengan penyaluran bantuan untuk rakyat miskin. Salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 29 juta rakyat miskin dengan jumlah total anggaran Rp24 triliun.
Sementara itu, Kapolda Riau, Brigjend Pol Suedi Husein, mengaku pihak terus melakukan pengawasan. Ini dilakukan untuk mengantisipasi penimbunan dan gejolak lain akibat adanya kenaikan BBM yang dijadwalkan April mendatang.
Dia juga memastikan, tidak akan menindak konsumen yang membeli dengan wadah. ‘’Beli dengan jeregen (wadah kecil) boleh saja, yang tidak boleh itu jika bertujuan menimbun. Jadi konsumen harus jujur jika memang dipakai untuk keperluan penerangan diesel, silahkan,’’ ujar Kapolda.
Dikatakan Kapolda, sesuai dengan hasil rapat nasional Kapolda dan Danrem se-Indonesia yang berlangsung di Mabes TNI, disepakati akan menindak siapapun yang terbukti melakukan penimbunan BBM.
Penindakan tidak akan pilih kasih, baik itu masyarakat maupun aparat yang mencoba membekingnya.
‘’Jika ada aparat akan dituntaskan sesuai instansinya yakni polisi dan militer. Kita pada dasarnya wajib mengamankan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,’’ tegasnya.(rnl)
