PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Badan usaha milik daerah (BUMD) di Riau terancam tidak mendapat penyertaan modal dari dana APBD tahun ini. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau melarang memberikan suntikan dana untuk unit usaha pemerintah tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Ekomomi Setdaprov Riau, Syahrial Abdi kepada Riau Pos, akhir pekan lalu di Kantor Gubernur Riau. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan kemandirian BUMD dalam mengembangkan core business atau bisnis intinya.
Saat ditanyakan mengenai usulan yang diajukan di tahun 2014, dia mengatakan hal tersebut memang tidak dilaksanakan tahun ini. Pasalnya, dari hasil koordinasi, pengajuan itu tidak dapat diakomodir pihak legislatif.
Kendati demikian, dia menilai suntikan dana untuk BUMD belum bisa dipastikan nihil. Kondisi itu dikarenakan tahun 2014 akan dibahas program legislasi daerah (prolegda) yang berisi materi penyertaan modal untuk BUMD.
‘’Jadi belum pasti juga tidak ada, karena saat ini dibahas perda penyertaan modal untuk BUMD. Jadi kalau disetujui, kemungkinan suntikan dana untuk BUMD dilaksanakan pada APBD perubahan,’’ urainya.
Menurutnya, usulan suntikan dana untuk BUMD bukan tanpa pertimbangan yang matang. Pasalnya, pihak Pemerintah Provinsi Riau sudah mempersiapkan materi dan kajian untuk mendukung pengembangan BUMD sesuai core bisnisnya.
‘’Kami tentunya perlu menghitung penyertaan modal yang diberikan, supaya bisinis plannya berjalan maksimal. Misalnya untuk lima tahun, baru kemudian kami evaluasi,’’ ungkap mantan Kepala Biro Kesra Sekdaprov Riau itu.
Proses tersebut tambah Syarial akan melibatkan tenaga ahli dan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Kajian itu juga mencakup kontribusi dari suntikan dana yang diberikan selama kurun waktu beberapa tahun sudah harus dapat dikembalikan ke daerah.
‘’Jadi implementasinya menunggu perda penyertaan modal tersebut. Yang pasti untuk saat ini belum. Kita tunggu saja,’’ imbuh Syarial.(rio)
