Laporan MARIO KISAZ, Pekanbaru mario-kisaz@riaupos.com

Sembilan kabupaten/kota di Provinsi Riau terancam tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat. Ini dikarenakan, beberapa daerah tersebut masih dinilai lamban dalam penyusunan dan pengajuan APBD 2012.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Keuangan Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin kepada Riau Pos, Kamis (19/1). ‘’Sampai saat ini, baru tiga daerah yang sudah selesai Pergub untuk pengajuan APBD. Selebihnya masih dibahas, bahkan masih ada yang belum mengajukan ke Pemprov Riau,’’ tuturnya.

Menurutnya, tiga daerah tersebut antara lain, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. Sedangkan sembilan daerah lainnya belum menunjukkan progres berarti.  

‘’Keterlambatan ini tentunya berimbas pada bonus dari Pemerintah Pusat dalam bentuk DID. Ini pada dasarnya merupakan reward dari pemerintah Pusat akan komitmen pemerintah daerah yang konsisten dan menggesa penyusunan APBD,’’ paparnya.

Sedangkan untuk perkembangan lainnya, Hardy menyebut, usulan APBD dari Kabupaten Kuansing dan Meranti sudah masuk dan sedang diproses.

Pembahasan akan digesa, untuk dilanjutkan ke level yang lebih tinggi.

Saat ditanyakan mengenai kendala yang menyebabkan keterlamabatan dalam penyusunan kerangka acuan penggunaan anggaran tersebut, dia mengaku tidak mengetahui pasti.

‘’Mungkin lebih pada masalah internal. Kita harapkan ini dapat segera menjadi perhatian, sehingga dapat mendukung penerapan good and clean governance,’’ imbuhnya.

Sebagai wujud partisipasi aktif dari Pemerintah Provinsi Riau, pihaknya sudah melayangkan surat untuk kembali mengingatkan agar dapat digesa.

‘’Sebenarnya paling lambat 31 Desember. Makanya kita minta untuk digesa,’’ ujarnya.(muh)