DUMAI (RIAUPOS.CO) - Kelurahan yang masih kategori kumuh menjadi salah satu prioritas penanganan. Penataan kawasan pemukiman dan penyediaan sarana tersebut juga mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Dumai, Marjoko Santoso, Jumat (18/12) mengatakan, selain jalan, di kawasan kumuh juga diprogramkan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dengan pembangunan enam titik sumur bor di lingkungan pemukiman padat penduduk. “Pembangunan dan penyediaan instalasi pembuangan limbah tinja ini merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam rangka penataan kawasan kumuh tersebut,”jelasnya.

Disebutkan Mardjoko, dewasa ini dilakukan program nasional proses validasi survei penetapan kawasan kumuh berdasarkan kondisi fasilitas lingkungan, air bersih, drainase, pengelolaan sampah, jalan dan perumahan.

Bersamaan dengan dukungan pusat dan provinsi, pihak Pemko Dumai juga akan menyiapkan rencana aksi daerah dan sosialisasi intensif ke masyarakat dengan dibantu tenaga relawan Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) di perkotaan. “Banyak peluang pembangunan yang bisa diambil oleh pemerintah daerah melalui kerja sama atau koordinasi dengan P2KP Kota Dumai untuk menuntaskan permasalahan kawasan permukiman kumuh,”ujar Marjoko.(nto)