Laporan MAHYUDI, Jakarta mahyudi@riaupos.com
Kondisi infrastruktur jalan, air bersih hingga mendapatkan akses informasi melalui jaringan televisi maupun radio di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat memprihatinkan.
Padahal daerah yang baru berusia lima tahun pasca dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis, merupakan wajahnya Indonesia karena berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Meranti yang wakili Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kepulauan Meranti Said Asmarudin didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Ahmad Syah Harrofie dan Ketua KPID Riau Zainul Ikhwan menemui Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring dan Deputi III Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Agung Mulyana.
Pertemuan yang difasilitasi anggota DPD RI Provinsi Riau Abdul Gafar Usman meminta perhatian Menkominfo dan BNPB untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur hingga sulitnya memperoleh akses informasi mengenai republik ini.
‘’Setelah saya mengunjungi Meranti, ada beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Mulai dari infrastruktur jalan, air bersih, listri hingga sulitnya memperoleh akses informasi terutama melalui televisi dan radio,’’ ujar Abdul Gafar Usman saat bertemu dengan Menkominfo dan BNPB di Jakarta, Selasa (17/12).
Menurut Gafar, kondisi ril yang terjadi di tengah masyarakat Meranti bahkan lebih banyak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Malasyia, Siangapura dibandingkan dengan negara sendiri.
Kondisi faktual tersebut, Gafar berpendapat perlu kebijakan khusus dari pemerintah untuk daerah perbatasan menyangkut infrastruktur yang berkualitas dan kuantitatif dan tidak tertinggal dengan kabupaten/kota lainnya di Riau.
Belum adanya lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan di tingkat nasional dan daerah, dalam hal ini, keberadaan BNPP belum melakukan perubahan bermakna.
Ketua BPP Kabupaten Meranti Said Asmaruddin mengatakan keadaan infrastruktur di Kabupaten Meranti masih sangat minim seperti jalan, air bersih dan listrik hinggga ketersediaan infrastruktur media elektornik sebagai akses informasi.
‘’Khusus untuk infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik dan juga akses informasi lewat siaran televisi dan radio, kami minta agar Menkominfo dan juga BNPP memasukkan program prioritas pada tahun anggaran 2014 mendatang,’’ pinta Said.
Menanggapi hal itu Menkominfo dan BNPB Tifatul Sembiring merespon positif masukan dari Pemkab Meranti terkait peningkatan infrastruktur maupun penyiaraan sebagai akses informasi bagi masyarakat.
‘’Untuk mempermudah masyarakat mendapat akses informasi melalui media elekotorik menjadi program prioritas kita termasuk di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti,’’ ucap Tifatul.(hen)
