PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau sudah berlalu.
Agar bencana ini tidak kembali terulang pada tahun-tahun berikutnya, dipandang perlu untuk melakukan upaya pencegahan. Namun disayangkan oleh DPRD Riau, pada RAPBD 2016 Pemerintah Provinsi (Pemporv) Riau tidak menganggarkan atau membuat program pencegahan Karhutla.
Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengatakan, pada tahun 2016 pemerintah harusnya sudah memikirkan upaya pencegahan. Namun di APBD 2016, pihaknya tidak melihat anggaran-anggaran atau program-program mendukung usaha-usaha pencegahan Karhutla.
‘’Hampir bisa dilihat tidak ada, kita sudah ditegur oleh pusat, oleh kementerian di mana anggaran itu tidak menggambarkan usaha untuk pencegahan. Apakah usaha-usaha untuk memenuhi peralatan-peralatan pemadaman, usaha untuk membina sebuah kawasan dengan kelompok tani misalnya dengan dibiayai agar menjaga suatu kawasan agar tidak terbakar,’’ jelasnya.
Kemudian juga, demikian politisi yang akbrab disapa Dedet ini, bisa dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, jangan membuka atau mengolah lahan dengan cara dibakar. Memberikan alat untuk mengolah lahan agar tidak dilakukan dengan membakar, hal itu dirasa akan lebih murah dibandingkan memadamkan kebakaran.
‘’Sangat mengecewakan, untuk itu sudah saya komunikasikan dengan rekan-rekan di Banggar untuk membuat program pencegahan bencana. Bencana itu bukan hanya asap, tapi juga bencana banjir.
Jangan lagi berulang-ulang, anggaran kita besar harusnya dialokasikan untuk tindakan pencegahan itu.
Tidak apa-apa uang habis ratusan miliar, tapi masyarakat tidak tersiska seperti kemarin. Melihat rumah tetangga saja tidak bisa karena tertutup asap,’’ tegasnya.(sol/mal)
