PEKANBARU (RP) - Terkait kepastian waktu penerimaan CPNS, Pemerintah Provinsi Riau hanya bisa menunggu sampai ada edaran resmi dari Kemen PAN-RB.
‘’Kita masih menunggu. Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pusat. Kalau sudah ada kepastian dan edaran resmi, kita tinggal melaksanakannya,’’ ujar Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Zaini Ismail.
Untuk itu, Zaini yang juga Sekdaprov Riau itu mengharapkan masyarakat dapat bersabar sampai adanya keputusan resmi. Ia menegaskan, Pemprov Riau siap merekrut CPNS tahun ini. Ini terlihat dengan usulan 724 formasi CPNS yang sudah dilengkapi dengan hasil analisa jabatan (Anjab).
‘’Persiapan sudah kita lakukan. Yang jelas untuk di daerah sudah siap. Kita di daerah hanya menunggu arahan dari pusat. Kalau semuanya sudah terjadwal, maka kita di daerah tinggal melaksanakannya saja,’’ ujar mantan Kepala Dinas Sosial itu.
Pria berkacama itu menilai, perekrutan CPNS itu pada dasarnya memang diperlukan. Karena, proses moratorium CPNS beberapa waktu lalu menyebabkan beberapa SKPD kekurangan pegawai teknis.
Selain itu, kekosongan jabatan juga dikarenakan adanya pegawai pemerintah yang pensiun pada 2011 dan 2012. Sehingga, perekrutan pegawai dinilai tepat untuk memaksimalkan kinerja pemerintah.
Adapun usulan 724 formasi tersebut untuk tiga poin penerimaan, yakni bidang pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis. Tahun ini Pemprov tidak mengusulkan formasi untuk lulusan SMA.
Peserta seleksi nantinya minimal memiliki ijazah Diploma Tiga (D-III) hingga Strata II (S-2).
Sementara Pemkab Siak mengajukan 2.831 formasi terdiri dari 1.777 tenaga guru, 300 tenaga kesehatan dan 754 tenaga teknis.
‘’Kami menunggu dari Kemenpan dan BKN saja melakukan penerimaan,’’ kata Kepala BKD Siak Drs H Prawira Rafadi MSi, Kamis (18/7) di Siak.
Kata dia, semua persyaratan dalam pengajuan formasi itu sudah disampaikan, yang meliputi analisa jabatan (Anjab), analisa beban kerja (ABK) dan juga alokasi dana APBD yang belanja pegawainnya di bawah 50 persen.
Pemkab Bengkalis juga belum mendapat kepastian berapa dari usulan formasi yang sudah disampaikan disetujui. BKD Bengkalis sudah mengajukan 3.000 lebih formasi CPNS ke BKN.
Pengajuan jumlah formasi itu sesuai dengan keperluan tenaga di beberapa satuan kerja (Satker) yang lama maupun satker yang terbentuk.
Kepala BKD Bengkalis melalui Sekretaris Noor Alamsyah mengatakan, dari formasi yang diajukan itu, tenaga guru adalah yang terbanyak, menyusul tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya.
‘’Formasi umum kita sudah usulkan ke BKN jauh sebelum deadline atau batas waktu yang ditetapkan BKN agar kabupaten/kota dan provinsi menyampaikan usulan formasi untuk penerimaan CPNS umum. Jumlahnya sebanyak 3.000 lebih. Dan tenaga guru masih mendominasi usulan formasi itu,’’ ujar Alam kemarin.
Belum ada persetujuan formasi juga dialami Pemkab Indragiri Hilir (Inhil). Sebelumnya, Inhil telah mengusulkan formasi CPNS guru, kesehatan dan tenaga teknis sebanyak 312 orang.
Rincian formasi yang diusulkan itu, paling banyak adalah formasi guru sebanyak 171 orang, tenaga teknis 72 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 69 orang.
‘’Kita sudah usulkan sebanyak 312 formasi CPNS kepada pemerintah pusat melalui BKD Riau. Kita tunggu dulu berapa yang disetujui pemerintah,’’ ungkap BKD Inhil H Afrizal, Kamis (18/7).
Sedangkan Pemkab Pelalawan mengusulkan 1.307 orang pada awal Mei 2013 lalu. Formasi yang diajukan tersebut hanya bisa dilakukan setelah ada peta jabatan serta rencana keperluan pegawai untuk lima tahun yang didukung Anjab dan ABK.
‘’Dari jumlah tersebut, rinciannya untuk tenaga kependidikan sebanyak 896, tenaga teknis 348 dan tenaga kesehatan hanya 63 orang. Jadi totalnya 1.307 formasi,’’ ungkap Kepala BKD Pelalawan Andi Yuliandri SKom kemarin.
Pemkab Kuantan Singingi juga mengajukan lebih 1.000 formasi ke Kemen PAN-RB. ‘’Formasinya, kita mengusulkan 1.000 lebih, sekarang kita menunggu kepastian berapa sebenarnya yang disetujui,’’ kata Sekretaris Daerah Drs H Muharman MPd kepada wartawan, Kamis (18/7).
Menurutnya, penerimaan CPNS ini berdasarkan kuota yang diberikan Kemen PAN-RB. Sementara, diakui Muharman, Kabupaten Kuantan Singingi memerlukan 1.000 lebih CPNS. ‘’Itulah yang menjadi keperluan kita di daerah,’’ ujar Muharman.
Dari jumlah itu, lanjutnya, sesuai keperluan di sektor kesehatan, pendidikan dan tenaga teknis serta ditambah honorer K2.
Sementara sesuai dengan Anjab di Kabupaten Kepulauan Meranti, diusulkan 2.917 formasi. Dari jumlah itu 1.702 orang untuk tenaga kesehatan dan teknis ditambah 1.215 orang untuk tenaga guru.
‘’Jumlah tersebut sesuai dengan Anjab yang diperlukan. Usulan sudah kita sampaikan ke pusat,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Pembinaan dan Pelatihan (BKPP) Kepulauan Meranti Drs Revirianto. (rio/ka/aal)
