Laporan HERMANTO ANSAM, Pekanbaru hermantoansam@riaupos.co
Pemerintah Provinsi Riau diminta jangan hanya bisa menyalahkan dewan terkait terlambatnya pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2012.
Ada mekanisme yang harus dilalui, jadi tidak bisa terburu-buru apalagi memaksakan penambahan program dan anggaran baru di APBDP.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau Ir H Hazmi Setiadi menjawab Riau Pos, Senin (18/6) terkait keterlambatan pembahasan KUA PPAS APBDP mengatakan, pembahasan KUA PPAS tidak bisa diburu-buru, apalagi hanya karena ada anggaran yang mendesak untuk keperluan PON.
‘’Jika ada yang tidak teranggarkan untuk PON, itu menunjukkan perencanaan yang tidak matang. Masak untuk perbaikan runway Bandara Pasir Pangaraian dan lift rusunawa baru mau diajukan di APBD Perubahan. Itukan kegiatan sudah jelas, kok sekarang baru teringat untuk menganggarkan. Jadi kesalahannya jelas ada di Pemprov, kok sekarang yang disalahkan dewan,’’ ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Hazmi juga menyayangkan pernyataan-pernyataan pejabat Pemprov Riau yang mengalihkan persoalan tersebut kepada dewan. Menurutnya, Pemprov Riau harus introspeksi diri, apakah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan ketentuan.
Bukan hanya soal perencanaan kegiatan, Pemprov juga belum melaksanakan secara penuh program kegiatan di APBD 2012. Hingga saat ini pelaksanaan kegiatan belum mencapai 40 persen.
‘’Kalau kita sudah mulai melaksanakan pembahasan dengan SKPD, tapi belum selesai saja. Tapi Pemprov justru masih belum melaksanakan kegiatan bahkan beberapa kegiatan masih dalam proses tender,’’ tegasnya.
Dikatakan, sampai saat ini masih ada kegiatan yang baru akan ditender, jadi bagaimana dewan tahu kalau memang perlu ada penambahan anggaran. Penambahan baru bisa dilakukan jika setelah pelaksanaan memang perlu penambahan anggaran.
‘’Kita berharap Pemprov dan dewan bisa duduk bersama menyelesaikan masalah ini dan tidak hanya bisa menyalahkan. Harapan kita, perencanaan juga harus matang, tidak hanya butuh dana sekarang anggaran didesak-desak untuk disahkan,’’ tegasnya.(fas)
