Laporan MAHYUDI, Jakarta mahyudi@riaupos.co
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menilai perlunya peningkatan alokasi dana untuk kegiatan pengembangan masyarakat atau corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS). Untuk itu, maka perusahaan Migas diminta tidak pelit dalam mengalokasikan CSR ini.
Hal itu disampaikan Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana, Jumat (18/5).
Menurut dia, hal ini mengingat luasnya operasi industri hulu Migas dan meningkatnya tekanan dari masyarakat yang kadang berujung konflik di sekitar wilayah operasi para kontraktor.
‘’Saat ini anggaran untuk CSR dari industri hulu Migas memang masih minim, terutama bila dibandingkan dengan besarnya kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara. Jadi ke depan anggaran CSR di sektor hulu Migas ini harus ditingkatkan,’’ ujarnya.
Seperti diketahui, kata dia, anggaran CSR dari seluruh KKKS masih terbatas dan jumlahnya hanya sekitar Rp500 miliar per tahun dari Sabang sampai Merauke.
Dengan penerimaan negara yang disetorkan dari industri hulu Migas sebesar Rp280 triliun per tahun, maka selayaknya anggaran CSR setidaknya mencapai Rp2 triliun per tahun.
‘’Padahal anggaran CSR ini terutama diperlukan untuk program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah operasi Migas di seluruh Indonesia,’’ terangnya.
Disebutkan Gde, kegiatan eksplorasi dan ekspoitasi Migas umumnya dilakukan di daerah-daerah terpencil dan sering bersinggungan dengan masyarakat dan nelayan yang kehidupan ekonominya tertinggal. Karenanya, kegiatan CSR ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang ditemui di sekitar daerah operasi Migas.
‘’Pengurangan kesenjangan ini pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi gangguan-gangguan masyarakat pada kegiatan operasi,’’ ungkap Gde.
Meskipun anggaran CSR dari industri hulu Migas perlu ditingkatkan, jelas Gde, namun program CSR yang digalakkan sektor ini sudah tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari penghargaan yang telah diterima oleh BP Migas dan kontraktor KKS terkait dengan program CSR.
Setelah pada tahun 2012 lalu BP Migas dan Kontraktor KKS menerima penghargaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Award, tahun 2013 ini BP Migas dan tujuh Kontraktor KKS kembali menerima penghargaan dari Harian Seputar Indonesia, yaitu CSR Award yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Toto Utomo Budi Santosa di Jakarta belum lama ini.
BP Migas menerima penghargaan tersebut bersama tujuh Kontraktor KKS, di antaranya Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO), Conoco Phillips, Petro China, Santos, Medco E&P, dan Salamander.
‘’Penghargaan-penghargaan ini tentu patut disyukuri karena menunjukkan bahwa keseriusan BP Migas dalam membina Kontraktor KKS melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosialnya diakui oleh masyarakat dan pemerintah,’’ ucap Gde.
Dalam mengawasi kegiatan CSR, tambahnya, BP Migas menerapkan acuan yang dikenal dengan program bright and green. Dalam program ini, kegiatan CSR diarahkan agar masyarakat, terutama yang berada di sekitar daerah operasi Migas dapat ikut mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan eksploitasi Migas di sekitar mereka.
Program bright dimaknai sebagai program untuk ‘’menerangi’’ kehidupan masyarakat sekitar operasi migas agar kesejahteraannya meningkat. Sedangkan makna green adalah agar kegiatan CSR selalu mengacu kepada perlindungan lingkungan dan kehidupan ekonomi yang berkesinambungan.
‘’Saat ini BP Migas telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial guna memperoleh pemetaan sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka penyusunan program-program kegiatan yang tepat untuk masyarakat nelayan,’’ pungkasnya.(muh)
