Laporan MARRIO KISAZ, Pekanbaru marrio-kisaz@riaupos.co
Tidak tuntasnya polemik lahan yang diserobot oknum tidak bertanggung jawab, masih menjadi PR Biro Perlengkapan Setdaprov Riau. Sebagai langkah awal, Tim Biro Perlengkapan mulai menginventarisir masalah di kawasan tersebut.
Salah satu poin yang ditemui dalam penanganannya adalah keterlibatan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Universitas Riau (Unri) yang diduga terlibat dalam penguasaan lahan di kawasan Unri. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau segera melakukan investigasi di lapangan.
Hal ini diungkapkan Kepala Biro Perlengkapan Setdaprov Riau, Abdi Haro melalui Kasubag Pengamanan Aset, Edi Saputra kepada Riau Pos, Rabu (18/4) di Kantor Gubernur Riau.
Kita mendapat informasi dari masyarakat sekitar, bahwa ada delapan oknum pegawai Unri yang terlibat dalam kasus lahan itu, sebutnya.
Saat ditanyakan sejauh mana keterlibatan oknum PNS Unri itu, Edi mengaku tidak mengetahui secara detail. Para oknum itu diduga berperan memuluskan bagi pemilik kos-kosan, guna memanfaatkan lahan kampus tersebut.
Namun begitu, pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mencari kebenaran informasi itu.
Untuk memastikannya, kita akan lakukan investigasi secepatnya ke lapangan atas laporan masyarakat itu. Jika memang ada keterlibatanya, tentu kita akan laporkan ke pimpinan apa langkah hukum yang harus kita tempuh. Rencananya, Jumat ini kita akan ke sana (lahan kampus, red), imbuh Edi.
Seperti diberitakan sebelumnya, lahan Unri seluas 9 hektare itu saat ini masih dikuasai sekitar 20 pemilik kos-kosan. Para pemilik kos-kosan ini mengklaim, telah memilki surat keabsahan tanah dari pihak terkait.
Sementara Pemprov Riau sendiri, juga memiliki sertifikat yang lebih dulu dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena itu, Pemprov berulang kali menyurati pemilik kos agar meninggalkan lahan kampus itu. Tidak hanya itu, kasus sengketa tanah ini juga pernah digugat ke pengadilan.(muh)
