SIAK (RIAUPOS.CO) - Dengan tegas, Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi menanyakan soal sumber gas yang bisa dipakai untuk mengoperasikan sejumlah turbin di BOB-BSP-Pertamina Hulu kepada SKK Migas, dalam rapat koordinasi dan supervisi sektor Migas yang ditaja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Balai Serindit Komplek Rumah Dinas Gubernur Riau, Kamis (17/3).

Pertanyaan yang diutarakan itu sangat serius. Mengingat sampai saat ini belum semua pasokan gas memenuhi turbin di BOB yang beroperasi seharusnya enam turbin, namun baru empat yang beroperasi.

Sementara, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) yang ada di Rawa Minyak Sungai Apit, dari 14 mesin pembangkit, cuma dua yang bisa hidup.

Belum lagi persoalan izin pengeboran cadangan minyak di kawasan Suaka Marga Satwa Danau Zamrud yang mencapai 55 juta barrel itu. ‘’Ini masalah serius yang harus diselesaikan,’’ kata Syamsuar.

Ia menyebut, saat perusahaan daerah sudah investasi untuk membikin turbin, gas tak cukup. Begitu juga dengan PLTMG. Sebab itu, ada solusi untuk persoalan ini.

Menanggapi hal itu, Wakil Kepala SKK Migas MI Zikrullah, menyebut bahwa tadinya gas untuk BOB-BSP-Pertamina Hulu bisa disuplai dari PT Energi Mega Persada (EMP). Tapi gasnya kurang.

‘’Dicoba dari Petro Selat, ternyata ada persoalan jaringan pipa. Tapi kita punya alternatif lain,’’ jelas dia.

Terkait persoalan listrik, SKK Migas kata Zikrullah, memberikan perhatian khusus. ‘’Ini kita prioritaskan.

Tapi lagi-lagi itu tadi, EMP masih kesulitan menambah produksi. Yang baru bisa disuplai hanya sekitar 1,8 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD). Sementara kita perlu 5-6 MMSCFD.

Dirjen Migas Wiradmaja, juga mengatakan hal yang sama soal listrik tadi. Dia malah meminta supaya bupati segera mengirim kepala dinas untuk diskusi lebih detil.

‘’Yang akan didiskusikan itu bukan cuma yang sedang digarap sekarang, tapi untuk yang lima tahun ke depan. Biar bisa kita siapkan gas dan infrastrukturnya,’’ beber dia.(adv/a)