PEKANBARU (RP) - Rencana Pemerintah Provinsi Riau membentuk tim pengawas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) hampir rampung.

Pasalnya, upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi gejolak di masyarakat dalam bentuk pengawasan masih menunggu izin Gubernur Riau, HM Rusli Zainal SE MP.

Hal itu diungkapkan Asisten II Setdaprov Riau, Emrizal Pakis kepada Riau Pos, akhir pekan lalu. ‘’Saya kira pasti perlu ada pengawasan. Untuk itu kita menggandeng pihak terkiat. Namun itu harus atas izin Gubri. Untuk itu akan kita laporkan terlebih dahulu,’’ ungkapnya.

Menurutnya, langkah membentuk tim pengawas seperti di Provinsi Kepulauan Riau sudah dapat diterapkan di Riau. Pasalnya, kenaikan BBM yang dijadwalkan April mendatang masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat.

‘’Pada dasarnya kita harus mengikuti kebijakan pusat. Kendati demikian, apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat perlu pengawalan dan pengawasan. Se

hingga tidak menjadi hal negatif bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini yang perlu diawasi,’’ papar mantan Kepala Bappeda Riau itu.

Jangan Terganggu

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi Riau, Edy Kusdarwanto, mengatakan untuk kondisi 121 SPBU dan 55 APMS di Riau, pemerintah dan Pertamina berupaya menerbitkan penjualan BBM dari SPBU ke diregen-diregen. Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat umum, pengguna kendaraan transportasi publik terlayani dengan optimal.

‘’Jadi pemerintah dan Pertamina itu siap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat terutama mengenai ketersediaan BBM di Riau ini,’’ katanya.

Ditegaskan, terhadap SPBU yang ada diperlintasan antar kabupaten kota dan provinsi diharapkan menyiapkan jalur pertamax dengan disparitas harga yang tidak jauh dengan harga BBM non subsidi. ‘’Seperti di Jakarta ada selisih harga Rp2.000 antara BBM non subsidi dengan pertamax,’’ sebutnya.(rio/rnl)