RENGAT (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hulu (Inhu) meminta Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemaspemdes) daerah itu untuk segera mengambil langkah-langkah tentang dana Alokasi Dana Desa (ADD). Pasalnya, disejumlah desa sudah mulai muncul berbagai persoalan tentang dana ADD.
Bahkan, dana ADD tersebut sangat rentan terjadi penyelewengan oleh desa. Akibatnya, dapat memicu kerusuhan ditengah-tengah masyarakat desa. “Sudah seharusnya diambil langkah-langkah kongkrit oleh Bapemaspemdes Kabupaten Inhu,” ujar anggota DPRD Inhu Suharto SH, Kamis (18/2).
Seperti yang terjadi beberapa desa di Kecamatan Rengat Barat dan Kecamatan Batang Cenaku. Selain bergejolak di tengah-tengah desa, permasalahan itu juga dilaporkan kepada penegak hukum.
Tindak lanjut yang dapat dilakukan Bapemadespemdes sambung Suharto, dengan menyikapi setiap persoalan dana ADD yang dilaporkan Satker tersebut yang disampaikan warga. “Saya sudah terima informasinya, seperti di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku,” ungkapnya.
Untuk itu sebutnya, Bapemaspemdes harus segera menindaklanjuti laporan warga tersebut. Karena hal ini berkaitan dengan uang negara dan hukum juga mesti ditegakan, bila memang ada bukti soal dugaan penyelewengan dana ADD tersebut,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Inhu R Irwantoni selaku mitra Bapemaspemdes.
“Permasalahan dana ADD sudah mulai muncul. Bapemaspemdes Inhu selaku Satker terkait, harus mempu memberikan pembinaan kepada desa-desa yang ada,” sebutnya.
Pembinaan tersebut diharapkan, mampu melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana ADD yang tepat sasaran. Disamping itu juga, melalui pembinaan terhadap perangkat desa dapat menghindari perangkat desa dari jeratan hukum. “Tidak semua desa mampu mengelola dana ADD dengan baik,” tegasnya.(new)
