PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Memasuki pekan ketiga Januari, pelaksanaan APBD Riau 2016 belum berjalan. Walaupunya ketuk palu anggaran sudah dilakukan Desember lalu berikut verifikasi Kemendagri juga sudah keluar tak lama setelah anggaran sebesar Rp11,3 triliun tersebut disahkan. Harapan Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman supaya anggaran berjalan secepatnya pun belum bisa terwujud.
Beberapa kendala yang masih perlu ditindaklanjuti kabarnya adalah hasil verifikasi Kemendagri yang menyatakan perlu dilakukan rasionalisasi. Di mana arti penting efisiensi harus diterapkan oleh Pemprov Riau mengingat berkurangnya asumsi APBN atas penurunan harga minyak dunia.
Plt Sekdaprov Riau M Yafiz terkait hal tersebut mengakui pelaksanaan APBD Riau 2016 memang belum bisa dimulai. Karena ada beberapa hal yang harus ditunggu hingga efektifnya penggunaan anggaran dalam program kegiatan yang menyentuh masyarakat Riau. ‘’Sekarang masih banyak ditunggu.
Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) serta bendaharawan belum. Kemudian hal-hal lain supaya bisa dilaksanakan anggaran juga harus dipenuhi,’’ kata Yafiz kepada Riau Pos, Senin (18/1).
Selain itu lanjutnya, juga terkait kelengkapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) seluruh SKPD juga masih dihimpun. Di mana kalau sudah tuntas nantinya akan ada SK gubernur yang dikeluarkan sebagai proses dimulainya program kegiatan.
‘’Juga harus ada Uang Persediaan (UP). Kalau sudah disusun semua, baru bisa di SK-kan,’’ tambahnya. Terkait desakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mendorong seluruh SKPD supaya memproses tahapan tersebut, menurut Yafiz seharusnya seluruh kepala SKPD sudah memahami dan tentunya juga ingin segera dilaksanakan. Karena berkaitan dengan kegiatan di instansi yang dipimpinnya.(egp)
