Laporan ZULKIFLI ALI, Pekanbaru zulkifliali@riaupos.com

Penanganan tebing di sepanjang Sungai Kuantan menjadi perhatian dari kunjungan kerja Komisi C DPRD Riau, Selasa (17/10).

Paling tidak terdapat sekitar 12 titik yang harus segera ditanggulangi karena sudah mengancam jalan dan perumahan penduduk.

Dua yang sempat dikunjungan adalah di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan dan dan Desa Banjar Padang Kecamatan Kuantan Mudik.

Turut dalam kunjungan ini adalah ketua Komisi C Ilyas Labay, wakil ketua Noviwaldy Jusman, anggota  yakni Abu Bakar Siddik sebagai pimpinan rombongan, Aziz Zainal, Syafrudin Saan, M Roem Zein dan Solihin Dahlan. Dari Dinas PU Riau ikut mendampingi Syafril Tamun, Kabid SDA.

Sedang dari Pemkab Kuansing turut mendampingi Sekda Muharman, Kadis Binamarda Nopriman HK dan Kepala Bappeda Hardi Yacub. Tak ketinggalan pula puluhan staf beserta camat dan kepala desa yang bersangkutan.

Di Desa Tanjung menurut kepala desanya, Raja Masran, tidak hanya mengancam runtuhnya jalan kebupaten tapi juga kantor desa dan rumah penduduk yang terletak di pinggir sungai.

Proyek turap pertama sudah dilakukan pada 2007 sepanjang 60 meter dengan nilai Rp1,1 miliar. Sementara panjang pinggir sungai yang harus diturap lebih kurang 340 meter.

Abu Bakar Siddik kepada wartawan mengatakan, pada 2012 dalam APBD Riau sudah dianggarkan Rp1,5 miliar untuk kelanjutan pembangunan turap.

Dan pada APBD P nanti, direncanakan dianggarkan sekitar Rp3,5 miliar.

Namun untuk menyelesaikan pembangunan semuanya diperlukan dana Rp7-8 miliar.

Penganan turap memang diharapkan Nopriman, partisipasi dari APBD Riau. Selain mengancam jalan dan perumahan, masyarakat Kuansing masih banyak bergantung dengan kawasan sungai.

Ini juga disebabkan minimnya anggaran pembangunan dari APBD Kuansing. Menurut Muharman meski APBD sudah melebihi Rp1 triliun tapi masih banyak tersedot untuk biaya rutin. Sedang PAD Kuansing baru mencapai sekitar Rp26 miliar.(fas)