Jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Kampar terkait nota keuangan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kampar yang diadakan di ruang rapat paripurna DPRD Kampar pada Rabu (16/12). Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kampar Ramadhan SSos Sunardi dan dihadiri oleh anggota DPRD Kampar dan Kepala SKPD Kabupaten Kampar.
Jawaban pemerintah ini merupakan hasil dari pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kampar yang diadakan beberapa waktu lalu oleh seluruh fraksi DPRD Kampar tentang rancangan APBD Kampar 2016 tentang berbagai program pembangunan Pemkab Kampar. Salah satu jawaban yang disampaikan adalah tanggapan yang disampaikan oleh Fraksi Nasdem yang menilai bahwa pelayanan kesehatan yang sudah bagus namun perlu juga membuat terobosan-terobosan dalam menyikapi berbagai permasalahan kesehatan di Kampar.
Begitu juga terkait dengan penyediaan akan kekurangan guru terutama di daerah-daerah terpencil yang masih mengalami kekurangan guru terutama guru PNS. Karena saat ini pemerintah tidak dibenarkan untuk mengangkat guru kontrak daerah sesuai dengan peraturan Pemerintah No 48/2005.
‘’Untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kampar telah memberikan insentif untuk tenaga pendidik komite beserta operator sekolah serta mengoptimalkan tenaga pendidik yang ada,’’ kata Nurahmi.
Menyikapi pandangan dari Fraksi PPP-PKS yang menilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar, Nurhami menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar melebihi pertumbuhan ekonomi nasional, perhitungan ini berdasarkan PDRB Kabupaten Kampar atas harga konstan pada 2000 (berdasarkan data BPS). Begitu juga terkait Rancangan Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) dengan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah 2012 sampai dengan pertengahan 2015 secara umum pencapaian pembangunan telah berada pada jalur yang seharusnya baik pencapaian sasaran, indeks kinerja utama, maupun indeks kerja daerah yakni rata-rata 67,5 persen.
Terkait program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Kampar, Ir H Nurahmi menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kampar pada awal 2012 berdasarkan hasil maping dengan menggunakan indikator lokalitas masih tinggi yakni sebesar 22,48 persen. Hal ini tak terlepas dari indikasi terhadap kepemilikan modal/aset, pendidikan yang rendah, produktifitas rendah.
Maka dengan kondisi ini Pemkab Kampar memutus rantai kemiskinan dengan peningkatan keterampilan dan pengetahun diteruskan dengan penguatan modal dan pendampingan terhadap usaha yang dilakukan.
Peningkatan ini telah dilakukan dengan melatih sebanyak 11.760 orang dan sampai September 2015 sudah terlatih sebanyak 7.103 orang atau baru terealisasi 60 persen. Sementara untuk rumah kumuh Pemkab Kampar telah menargetkan untuk membenahi sebanyak 5.533 rumah yang tidak layak huni hingga 2016. Saat ini sudah dilakukan pembenahan sebanyak 3.710 rumah.
Melihat pada program yang dijalankan oleh Pemkab Kampar berdasarkan evaluasi pada maret 2015 angka kemiskinan menjadi 12,30 persen. Penurunan ini mengindikasikan bahwa program Pemerintah Kampar telah berhasil menurunkan angka kemiskinan.(adv/a)
