ROHIL (RIAUPOS.CO) - BERTEMPAT di aula rapat, DPRD Rokan Hilir digelar paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2016, Rabu (16/12) sore. Dalam paripurna diketahui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rohil tahun 2016, diasumsikan sebesar Rp2,184 triliun lebih. Pendapatan itu diperoleh dari pajak, retribusi, DBH dan SDA.

Dari asumsi dasar itu didapati yakni belanja daerah diantaranya belanja tidak langsung asumsinya Rp1.404 triliun lebih, belanja langsung asumsinya Rp1.804 triliun lebih. Sedangkan, pembiayaan daerah diasumsikan sebesar Rp719 miliar dengan pengeluaran daerah diasumsikan Rp26 miliar lebih.

Demikian disampaikan bupati Rohil H Suyatno, dimana paripurna dihadiri ketua DPRD Rohil, Nasrudin Hasan, Plt Sekdakab Rohil, H Surya Arfan, Wakil Ketua DPRD Rohil, Abdul Kosim, Sekretaris DPRD Rohil, Syamsuri Achmad, kepala dinas, badan dan kantor.

Dalam nota keuangan yang disampaikan, disebutkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat dari tahun 2014 mengalami percepatan 4,01 persen dibandingkan sebelumnya 2,49 persen tahun 2013. Kemudian, tahun 2014 pertumbuhan perekonomian fisik  mengalami kenaikan signifikan 12.42 persen

Selanjutnya, perekonomian makro di Kabupaten Rohil secara nasional masih mampu berkembang, dipastikan produksi perekonomian tahun 2016, akan lebih baik.

“Kita masih tergantung pada DBH, dan harus  diantisipasi dengan mencari di sektor Sumber daya alam (SDA) yang belum dikelola secara maksimal,” kata Suyatno.

Pemerintah daerah berupaya mengatasi hambatan dan tantangan dengan mewujudkan pertumbuhan perekonomian melalui perkebunan, pertanian dan perikanan. Pemda sendiri bersifat fasilitator dalam mendorong percepatan perekonomian, tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Bupati menambahkan, dalam membangun kemandirian, pemerintah daerah berupaya menambah alokasi daerah, retribusi daerah dengan tidak membebani dunia usaha, namun hendaknya tetap memperhatikan azas kemandirian perekonomian, pemkab sendiri tetap berkomitmen meningkatkan kinerja secara menyeluruh memperhatikan desentralisasi fiskal.

Ketua DPRD Rohil, Nasrudin Hasan, mengatakan kebijakan umum anggaran merupakan anggaran fiskal, dan RPBD dan nota keuangan menjadi wujud pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan.(adv/b)