PEKANBARU (RP) - Pemukiman kumuh tidak dapat diatasi dengan pembangunan fisik semata-mata, tetapi yang lebih penting mengubah perilaku dan budaya, serta menaikkan tingkat kesejahteraan dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan peluang usaha atau menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di kawasan kumuh.

‘’Kedua hal ini dapat dilaksanakan apabila pemerintah, pihak swasta, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat bersinergi dan bekerja sama,’’ kata Kepala Satker Pengembangan Pemukiman dan Kawasan Perbatasan Daerah Provinsi Riau Ari Sukro Yunianto ST MA kepada Riau Pos di Pekanbaru, Kamis (17/10). Hal itu diungkapkannya sempena Hari Habitat Dunia 2013 dengan tema, ‘’Kota untuk Semua’’.

Menurut dia, kebijakan, strategi, regulasi, program-program pembangunan fisik kawasan kumuh yang terpadu dan terintegrasi yang disusun oleh pemerintah dengan melibatkan  akademisi, LSM,  swasta, masyarakat penghuni pemukiman kumuh, penegakan aturan dan kepastian hukum, disertai dengan perubahan perilaku dan budaya kumuh, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat serta ditambah  dengan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan pedesaan untuk mengurangi arus urbanisasi.

Diharapkan dapat mengubah kawasan pemukiman kumuh tersebut menjadi kawasan pemukiman yang layak huni, berwawasan lingkungan, sehat, nyaman, aman, bersih, teratur dan asri.

‘’Masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh adalah bagian dari penduduk perkotaan, dan seharusnya mempunyai hak yang sama atas kesehatan dan pelayanan dasar kota. Hak ini seringkali dibatasi oleh kemampuan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan dasar ini,’’ tuturnya.

Proses merealisasi hak penghuni pemukiman kumuh tergantung pada kapasitas mereka untuk berinteraksi dengan pemerintah.

Salah satu kunci adalah menciptakan ‘’ruang’’ di mana masyarakat pemukiman kumuh dan pemerintah dapat saling berdialog tentang peluang-peluang meningkatkan komunitas pemukiman kumuh. (gem)