DURI (RIAUPOS.CO) - Amanat UUD 1945 tentang sistem perekonomian Indonesia yang seharusnya merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan hingga kini belum berjalan sebagaimana mestinya. Itu dapat ditandai dengan merajalelanya sistem perekonomian kapitalis yang mengandalkan kapital atau modal. Sebaliknya sistem ekonomi koperasi yang sebetulnya merupakan salah satu ciri khas masyarakat Indonesia tidak mendapat tempat selayaknya di pentas perekonomian nasional.
Kenyataan tersebut tidak ditampik oleh Onward PB Siregar ST. Menurut Ketua Pengurus Koperasi CU Perjuangan 18 Mandau ini kepada Riau Pos, Selasa (17/7), koperasi sebagai salah satu lembaga perekonomian berbasis masyarakat hingga kini memang belum mendapat tempat yang layak.
“Koperasi sebagai soko guru perekonomian di tanah air hingga kini memang masih saja ditelantarkan. Padahal prinsipnya sangat cocok dengan sejarah dan karakteristik masyarakat Indonesia,” sebutnya.
Ditambahkan Onward, koperasi adalah bentuk usaha dari, oleh dan untuk masyarakat yang menjadi anggotanya. Koperasi merupakan wujud usaha yang filosofinya maju bersama-sama. Usaha koperasi maju atas konsep gotong royong. Ini sangat sesuai dengan komunitas bangsa Indonesia. “Tapi mengapa koperasi ditelantarkan,” tanya dia lagi.
Karena itulah Onward berharap agar segenap pihak terkait mulai dari jajaran pemerintah daerah dan lembaga legislatif di negeri ini untuk peduli terhadap kondisi dan pengembangan koperasi.
Meski belum bisa berharap terlalu banyak kepada pemerintah daerah maupun lembaga DPRD, Onward tetap minta perhatian dari para wakil rakyat di negeri ini untuk peduli terhadap nasib dan pengembangan koperasi. “Mungkin banyak anggota dewan maupun beratus caleg yang hendak maju dalam Pileg 2019 nanti belum memahami apa itu koperasi. Meski begitu kita berharap mereka bisa mengerti dan peduli,” pungkasnya.(sda)
