PEKANBARU (RP)- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau SF Hariyanto mundur dari jabatannya. Pertimbangannya, dia merasa kondisi kesehatannya tidak memungkinkan baginya untuk melanjutkan tugas yang telah diembannya selama beberapa tahun terakhir.
Kepada Riau Pos melalui telepon selulernya, awalnya dia memilih tidak berkomentar banyak. Dia hanya meyakinkan, semua proses tergantung dari pimpinan.
‘’Tapi, salah satu pertimbangannya adalah kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan amanah tersebut, itu saja,’’ ujar Haryanto singkat, Selasa (17/4).
Sebelum pengunduran diri SF Haryanto dari jabatan yang diembannya, juga sempat beredar Lukman Abbas mundur dari jabatan sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau dan salah seorang Wakil Ketua di PB PON XVIII, usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap revisi Perda Nomor: 6/2010.
Belakangan, saat mutasi pejabat eselon di lingkungan Pemprov Riau, Kamis (12/4) lalu, Lukman dipindahkan menjadi Staf Ahli Gubri Bidang Pembangunan. Posisinya sebagai Kepala Dispora digantikan Emrizal Pakis yang menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt).
Menanggapi itu, Kepala Biro Humas Setdaprov Riau Chairul Riski saat dikonfirmasi mengaku belum mendapatkan informasi tersebut. ‘’Belum dapat informasinya. Nanti akan kita cek,’’ ujar juru bicara Pemprov Riau itu.
Sementara Gubernur Riau, HM Rusli Zainal SE MP saat dikonfirmasi hal ini disela-sela peresmian Balai Inkubator Agribinis Faperta Universitas Riau, Selasa (17/4) tidak menjawab dengan konkret.
Gubri mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Riau untuk meningkatkan spirit dan motivasi dalam menunjang pelaksanaan PON September mendatang.
Begitu juga Pengurus Besar (PB) PON yang diindikasikan berpengaruh sebab pemeriksaan KPK baru-baru ini. Gubernur juga membantah narasi media yang menyebutnya menghilang.
‘’Kita berusaha memberikan yang terbaik dalam kinerja. Untuk itu seluruh Satker dan PB PON harus meningkatkan spirit dan semangat. Kita pisahkan masalah ini dengan tugas yang harus kita laksanakan dalam menunjang PON 2012,’’ papar Gubri kepada Riau Pos, di Kampus Universitas Riau Panam, Selasa (17/4).
Saat ditanyakan mengenai pengaruh pemeriksaan KPK dengan progres menyukseskan PON, dia mengharapkan hal tersebut tidak mengganggu kinerja di PB PON.
Pasalnya, masih banyak tugas yang harus dikerjakan dalam mendukung lancarnya penyelenggaraan iven olahraga berskala nasional tersebut.
Dia mengharapkan seluruh SKPD dan PB PON tidak cemas dan khawatir. Pastikan semua progres yang dijalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Ini ditekankan, untuk menjawab kekhawatiran pejabat tentang proses hukum yang sedang berlangsung.
‘’Mungkin tidak bisa sempurna, tapi kita tetap berupaya secara maksimal. Perlu dukungan kita semua. Begitu juga media dalam memberitakan informasi yang proporsional,’’ ujar Gubri.
Penekanan itu disampaikan, karena Gubri mengakui tugas menyukseskan PON memang amanah yang berat. Hanya saja, jika tugas tersebut dilaksanakan secara maksimal dan mendapat dukungan seluruh pihak, amanah tersebut dapat dilaksanakan secara baik.
Lebih jauh saat ditanyakan mengenai strategi yang dilakukan untuk penambahan dana penunjang venue PON, dia mengatakan langkah tersebut sudah dikoordinasikan.
‘’Saya sudah minta untuk instansi terkait agar me-review secara keseluruhan. Jangan sampai ada kerugian negara, kalau administrasi mungkin ada yang kurang. Ini yang harus diperbaiki,’’ tegas Rusli.
Saat itu, Gubri juga meluruskan informasi tentang keberadaannya beberapa waktu belakangan ini.
‘’Saya di sini saja. Memang, kemarin sempat ada acara organisasi dengan beberapa kepala daerah dan pertemuan bersama PSSI di Jakarta. Jadi tidak benar kalau saya menghilang. Saya tidak pernah lari dari tanggung jawab. Kita selalu melaksanakan kinerja secara kooperatif. Untuk itu, mohon perhatian seluruh pihak, sehingga tidak membuat opini yang buruk di masyarakat,’’ pesannya.(rio)
