PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Untuk mengembangkan potensi-potensi wisata di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Komisi IV DPRD Indragiri Hilir kunjungi DPRD Riau, Jumat (18/3/2016). Pertemuan tersebut sekaligus untuk meminta bantuan anggaran untuk meningkatkan potensi wisata di kabupaten tersebut.
Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tersebut disambut langsung Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman dan anggota Komisi C Soni Wati bersama Kadis Pariwisata Provinsi Riau Fahmizal.
Adapun Kunjungan kerja Kabupaten Indragiri Hilir tentang pengembangan, pengelolaan objek wisata dan potensi-potensi wisata di Inhil karena melihat banyaknya potensi wisata, namun tidak terakomodir selama ini. Untuk itu, DPRD Kabupaten Indragiri Hilir mendorong komunikasi dengan provinsi sehingga mereka membuatkan program serta memberi dorongan supaya perkembangan objek wisata di Inhil terakomodir dengan semestinya.
"Setelah kami pulang dari pertemuan ini, kami akan membuat suatu kesepakatan dengan pemerintah Kabupaten Inhil agar kami selalu berkomunikasi dengan provinsi untuk mengembangkan potensi wisata tersebut," jelasnya Mariyanto, Ketua Komisi IV DPRD Indragiri Hilir saat dijumpai usai pertemuan tersebut.
Lebih jauh disampaikan olehnya, objek wisata yang paling potensial untuk dikembangkan di kabupaten tersebut, seperti Pantai Solop, Gema Muharam yang merupakan wisata religi terbesar di Kabupaten Inhil, serta potensi wisata religi Syekh Abdurahman Sidik.
"Kami menganggarkan cukup banyak untuk objek wisata di Inhil, tapi kami tidak bisa mengakomodir anggaran tersebut untuk menggarap iven wisata tersebut. Untuk itu, kami berkunjung ke sini untuk menyampaikan hal tersebut, sehinga provinsi bisa membantu untuk kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, minimal setahun itu di anggarakan 1 Miliar," ujarnya.
Sementara Wakil ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, DPRD Inhil melakukan rapat kerja untuk berkonsultasi dan berkoordinasi supaya anggaran di DPRD Riau lebih besar ke sana dan menjadikan sebagai destinasi wisata daerah tersebut.
"Kebetulan kami sedang menyusun peraturan daerah, ini akan menjadi bahan untuk kami dan saya sangat senang jika teman-teman dari kabupaten berkoordinasi sama kami," ujarnya.
Disampaikannya juga, Dinas Pariwisata Kabupaten kota sebagai tolok-ukur ukuran kinerja pihaknya karena di ibukota provinsi tidak punya objek wisata.
"Yang punya kabupaten/kota. Provinsi berkewajiban untuk mendukung kegiatan di kabupaten kota sebagai destinasi wisata. Kami lebih kepada menyiapkan infrastruktur jalan melalui Dinas Bina Marga. Kabupaten/kota memahami kondisi keuangan kami dan kami sekarang memang fokus untuk di Riau ini menjadikan pariwisata sebagai industri untuk menunjang penurunan migas yang saat ini sedang merosot," tutupnya.
Laporan: Doni Afrianto
Editor: Boy Riza Utama
