KAMPAR (RIAUPOS.CO) - Bupati Kampar Jefry Noer menjadi satu-satunya bupati/wali kota se-Provinsi Riau yang hadir langsung dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Rakor yang digelar pemerintah daerah dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Badan Pelaksana Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (BP REDD+), dilaksanakan di lantai tiga Kantor Gubernur Riau, Senin (17/2).
Selain Jefry Noer, juga hadir Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ali Zabar dan Kepala Dinas Kehutanan M Syukur.
Rakor yang dihadiri langsung oleh Pj Gubernur Riau Djohermansah Djohan, Deputi VI Bidang Penegakan Hukum UKP4 Mas Ahmad Santosa, Satgas BP REDD+ Willy Sabandar, Asisten Pemerintahan Setda Prov Riau Abdul Latif, Kadis Kehutanan Riau Zulkifli Yusuf dan Kadis Perkebunan Riau Zulher.
‘’Sebenarnya saya miris denga situasi ini. Setiap tahun ini terus yang kita bahas. Tak berkesudahan,’’ kata Jefry saat Djohermansyah memberikan kesempatan kepada Jefry untuk berbicara.
Mestinya kata Jefry, persoalan karhutla di Riau menjadi agenda rutin dengan anggaran dan sumber pembiayaan yang jelas.
‘’Sebab Karhutla ini kan setiap tahun terjadi. Jangan sudah kejadian baru kita kerja. Kalau begini terus, maka akan setiap tahun pula Pak Ahmad Santosa datang ke sini,’’ katanya.
Kalau memang mau serius lanjut Jefry, siapkan dana khusus di APBN dan APBD untuk penanggulangan bencana dan pembiayaan penghijauan.
‘’Regulasi anggaran ini juga mesti jelas. Biar kita tak dikejar bayangan saat memakai. Lalu kita bikin skenario dan penataan yang benar soal lahan ini. Biar kerja kita tak berulang-ulang,’’ pintanya.
Jefry menyebut, tanpa adanya anggaran khusus untuk penanggulangan karhutla ini pemerintah daerah bakal kesulitan terus.
‘’Sebab salah-salah pakai duit, alamat pemeriksa justru yang datang. Saat ini sulit, Pak. Benar saja kita, kadang disalahkan,’’ katanya.
Lantaran ketakutan memakai anggaran kata Jefry, kadang pemerintah daerah terpaksa saling membantu untuk membiayai penanggulangan karhutla.
‘’Jadi dilema jadinya. Dipadamkan salah, tak dipadamkan salah juga. Sekarang ini belum kondisi puncak. Sebab masih ada turun hujan di beberapa daerah. Kalau sudah kondisi puncak bakal kelabakan semua,’’ ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jefry juga minta kepada UKP4 untuk menyampaikan kepada Presiden RI agar dikaji ulang soal pemberian izin pembukaan lahan baru kepada perusahaan.
‘’Sudah saatnya kita tegas. Hentikan pemberian izin biar nggak ada lagi penembangan hutan,’’ ujarnya.
Perusahaan yang sudah terlanjur dapat izin juga mesti ditegaskan.
‘’Begitu ada hotspot di area kerjanya, beri waktu sepekan untuk memadamkan. Kalau tak padam juga, beri sanksi. Perusahaan mesti diberi sanksi tegas meski ada toleransi. Sebab tidak sepenuhnya perusahaan itu yang membakar lahan-lahannya. Maaf, saya tahu banyak soal hutan ini,’’ kata Jefry.
Sementara itu, Pj Gubernur Riau Djohermansyah sepakat dengan apa yang dipaparkan Jefry.
‘’Kelihatan betul Pak Jefry punya pengalaman banyak soal hutan. Memang kita mesti punya pendanaan yang jelas dan terintegrasi. Dana itu mesti ready. Anytime bisa dipakai,’’ tambahnya.
Sementara itu Sekretaris Kota Pekanbaru Syukri Harto, Sekda Indragiri Hilir Alimuddin RM, Wakil Bupati Siak Alfedri, Mas Ahmad Santosa dan Willy Sabandar juga sepakat dengan apa yang dipaparkan oleh Jefry.
‘’Apa yang dialami oleh Kampar juga kami alami. Kami punya masyarakat peduli api. Tapi kondisi wilayah kami yang tergolong sulit, membuat kami tambah kesulitan. Sebab itu tadi, persoalan ada pada dukungan pembiayaan. Jadi kami sangat mendukung apa yang dikatakan oleh Bupati Kampar,’’ kata Alimuddin.
Pendanaan dan tata ruang kata Asisten Pemerintahan Pemprov Riau Abdul Latif memang selalu menjadi kendala. Bahkan sampai sekarang persoalan itu masih belum direspon oleh Menteri Kehutanan. ‘’Belum lagi kendala air saat kita akan melakukan pemadaman,’’ katanya.
‘’Saya sangat berterima kasih dengan segala masukan yang ada. Dan kita perlu perencanaan secara komprehensif melalui pendanaan yang transparan. Soal pendanaan ini akan kita bicarakan di Kementerian Kehutanan dan Pemerintah RI,’’ kata Ahmad Santosa.
UKP4 kata Ahmad Santosa juga akan meninjau ulang pemberian izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dan penyelenggaraan hutan Negara. ‘’Tapi yang paling penting sebenarnya adalah isu penegakan hukum,’’ ujarnya (adv/a/b)
