Laporan MARIO KISAZ, Pekanbaru mariokisaz@riaupos.com

Pemerintah Provinsi Riau optimis opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh tahun lalu dapat dipertahankan.

Untuk itu, Gubernur Riau HM Rusli Zainal meminta kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu diungkapkan Gubri usai menggelar rapat koordinasi pemantapan laporan keuangan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau, Selasa (17/1) di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau.

Rakor ini bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang tata kelola pemantapan laporan keuangan pemerintah.

Turut hadir dalam pertemuan yang dilangsungkan secara tertutup itu, Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit, Sekdaprov Riau H Wan Syamsir Yus, seluruh kepala dinas/badan serta kepala biro di lingkungan Pemprov Riau, Kepala BPK RI Perwakilan Riau Widiyatmantoro, Ketua Tim Audit Interim Laporan Keuangan Pendahuluan, Nurul Huda dan perwakilan SKPD di lingkungan Pemprov Riau.

‘’Hari ini kita hanya melakukan rapat koordinasi saja. Ini dalam rangka pemantapan agar kita terus mempertahankan kinerja di bidang akuntabilitas keuangan,’’ tutur Gubri.

Dikatakan Gubri, rapat koordinasi dengan BPK memiliki substansi penting dalam upaya Pemprov Riau untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengeculian (WTP) dari BPK.

Untuk itu, perlu adanya masukan-masukan dari BPK RI tentang tata kelola laporan keuangan pemerintah menuju good and clean governance.

‘’WTP yang sudah kita raih ke depan harus dapat dipertahankan. Tadi kita juga sudah membuat beberapa komitmen untuk menciptakan sistem akuntansi yang baik, sehingga tata kelola keuangan pemerintah ini dapat berjalan efektif seperti yang diharapkan,’’ imbuhnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Riau Widiyatmantoro mengatakan, bahwa dalam melakukan audit penggunaan anggaran, pihaknya akan melihat empat aspek penting.

Antara lain, standar akutanbilitas pertanggungjawapan penggunaan anggaran dan efektifitas sistem pengawasan internal.

‘’Dari empat aspek tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran, sejauhmana tingkat akutanbilitas penggunaan anggaran yang telah dilakukan. Hal itu tentunya akan berpengaruh pada opini yang nantinya dikeluarkan auditor,’’ terangnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Riau Mambang Mit yang hadir dalam pertemuan di kantor gubernur menyatakan, pertemuan itu adalah pertemuan awal atau lebih sering disebut pertemuan pendahuluan.

‘’Jadi ini pertemuan awal, yang akan menjadi dasar pemeriksaan BPK nanti sampai beberapa hari ke depan,’’ ungkapnya.(muh)