ROHIL (RIAUPOS.CO) - UNTUK meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan yang baik tidak mungkin terus bersandar pada anggaran yang ada, terutama bertumpu dari Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas).
Mengingat masih banyak potensi lain yang bisa dikelola dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti dari sektor pajak, menumbuhkan sentra industri dan ekonomi kerakyatan serta kebijakan lain.
“Kita tidak mungkin terus terlena dengan potensi pertambangan, apalagi jika APBD mengalami penurunan. Jadi harapan kita harus ada peningkatan ekonomi yang digenjot berbasiskan kerakyatan,” ujar asisten II Setdakab Rohil Hasrial SE, disela acara sosialisasi Sensus Ekonomi 2016 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Rohil di Bagansiapiapi, Rabu (16/12). Untuk mendorong menggeliatnya pertumbuhan ekonomi terangnya harus dipermudah di sisi perizinan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tersebut.
Dimana yang kurang, perlu dibenahi pada pola regulasi harus bisa diperbaiki sehingga menumbuhkan kondisi yang ramah untuk bertambahnya kegiatan ekonomi.
Perlu dipersiapkan juga sarana infrastruktur dan yang diperlukan. “Jika itu semua sudah tersedia maka tentunya terjadi pergerakan ekonomi riil baik,” katanya.
Untuk mendukung kemudahan dalam perizinan pemkab Rohil telah melimpahkan kewenangan pengurusan dokumen kepada Badan BPMP2T begitu juga adanya kebijakan untuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten). Sehingga tidak seluruh keperluan investasi, dokumen, administrasi dan yang terkait harus diurus di tingkat kabupaten. “Saya kira kebijakan itu sudah sangat bagus,” cetus Hasrial. (adv/b)
