PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Setiap 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan. Mulai dari kota hingga ke desa-desa. Sebagai bukti Indonesia negara berdaulat yang telah terbebas dari belenggu penjajahan kolonial.
Namun, merdeka dalam arti sesungguhnya belum semuanya dirasakan. Salah satunya Riau. Yang paling dirasakan masyarakat Bumi Lancang Kuning saat ini, belum "merdeka" dari kabut asap, dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa daerah. Memang dua tahun terakhir, Riau bisa dikatakan merdeka dari kepungan kabut asap. Namun tahun ini, hingga pertengahan Agustus, sudah lebih dari 5 ribu hektare (ha) hutan dan lahan terbakar di Riau dan menyebabkan kabut asap. Akibat kabut asap itu, belasan ribu warga Riau juga sudah terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Persoalan kabut asap akibat karhutla itu, juga sudah menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Di tahun pertamanya menjabat Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi mengaku sudah mempunyai strategi untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan karhutla mulai tahun ini dan untuk tahun depan.
"Kami sudah mencermati kejadian karhutla di Riau ini. Salah satu penyebabnya perambahan hutan yang tidak ada tinjak lanjut dari pihak berwenang. Karena begitu, akhirnya para perambah itu menanam tanaman seperti sawit. Begitu seterusnya," sebutnya.
Untuk itu, pihaknya sudah sepakat membentuk tim yang terdiri dari kejaksaan, kepolisian, TNI, BPN dan juga Kanwil Pajak. Tim inilah yang nantinya menindaklanjuti temuan perkebunan ilegal yang juga sudah menjadi rekomendasi DPRD Riau termasuk diketahui pihak KPK seluas 1,2 juta hektare.
"Untuk itu kami mohon dukungan dari semua kalangan supaya bisa menyelesaikan persoalan ini. Termasuk pihak perusahaan yang ada di Riau, kami tidak segan akan menindak perusahaan yang terbukti terjadi karhutla di wilayahnya. Mudah-mudahan dengan langkah ini, karhutla tidak akan ada lagi di Riau," sebut Syamsuar.
Sementara itu, Penjabat Sekda Provinsi Riau Ahmad Syah Harrofie mengatakan, pada 2020 pihaknya juga sudah diminta Gubernur Riau untuk menambah biaya yang bisa digunakan untuk penanggulangan dan pencegahan karhutla. Dana tersebut saat ini sedang dibahas di DPRD Riau.
"Kalau tahun 2019, biaya tidak terduga (BTT) yang tersedia dan dapat digunakan untuk keadaan darurat seperti karhutla Rp10 miliar. Kalau untuk tahun depan, sedang dibahas di DPRD Riau, untuk angkanya kemungkinan bisa bertambah," jelasnya.
>>Berita selengkapnya baca Riau Pos hari ini.
Laporan : Tim Riaupos.co
Editor Rinaldi
