Riau Pos Online-Aksi demonstrasi besar-besaran menolak rencana kenaikan harga BBM di Pekanbaru Riau pecah Senin siang tadi (17/6) pukul 11.30 WIB di Gedung DPRD Riau.
Massa dari gabungan gerakan Aliansi Rakyat Riau Berdaulat (Arrib) dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se Riau mendatangi Gedung DPRD Riau di Jalan Sudirman Tangkerang Pekanbaru mendesak anggota DPRD Riau agar menolak rencana kenaikan harga BBM yang akan dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini Senin (17/6).
Dalam rilis yang disampaikan Aliansi Rakyat Berdaulat dengan Koordinator Umum Yopi Pranoto dan Korlap Anwar dijelaskan langkah Pemerintah SBY yang akan menaikkan harga BBM 2013 ini merupakan kebijakan tidak pro rakyat. Keinginan Pemerintah mengurangi subsidi BBM dengan cara menaikkan harga BBM jelas keputusan konyol tanpa memperhatikan faktor kesejahteraan rakyat miskin.
Sikap Pemerintah SBY dengan dalih bahwa subsidi BBM menyebabkan defisit APBN. Alasan ini tidak tepat karena subsidi BBM hanya berkontribusi 20 persen terhadap defisit APBN 2013.
Seharusnya pemerintah memperhatikan suara rakyat, karena berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dilaksanakan 1-10 Mei 2013 di 33 provinsi di seluruh Indonesia, mayoritas publik menolak kenaikan harga BBM. Sebanyak 86,1 persen dengan tegas menyatakan tidak setuju dan hanya 12,4 persen yang mengaku setuju terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Sebanyak 1,5 persen menyatakan tidak tahu.
Satu alasan menolak kenaikan harga BBM adalah sarat politisasi menjelang Pemilu dan
menyengsarakan rakyat. Kenaikan harga BBM akan ditanggung rakyat sendiri. Kenaikan BBM berpeluang menjadi ajang tawar-menawar antar parpol di DPR. padahal sejak APBNP 2012 dan 2013, pemerintah sudah diberikan diskresi untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi, tapi Pemerintah tidak berani melakukan keputusan ini. Itu artinya, Pemerintah tidak berani disalahkan atas kebijakannya dan melempar ke DPR.
Salah satu program santunan yang diunggul-unggulkan oleh SBY: BLSM dengan total Rp20 triliun ini merupakan intrik politik, kepentingan partai Demokrat menuju Pemilu 2014.
Ironi di negeri kaya minyak, kekayan migas yang dimiliki bangsa ini ternyata tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Karena 85 persen aset migas dikuasai asing. Anehnya, Pemerintah juga tidak berani mengolah minyaknya sendiri. Justeru minyak mentah Indonesia diekspor ke Singapura. Lucunya, hasil olahan minyak dari Singapura dibeli lagi Indonesia dengan harga yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri.
"Maka dengan kondisi Pemerintah SBY yang penuh dengan kegagalan, carut marut dalam mengelola Migas nasional, tak berhasil menjalankan program energi alternatif, dan dengan kondisi bangsa yang terjajah oleh asing, maka kami dari Aliansi Rakyat Riau Berdaulat (Arrib) menuntut: 1. Menolak kenaikan harga BBM. 2. SBY-Boediono harus turun dari jabatannya. 3. Nasionalisasikan seluruh aset migas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar massa demonstran.(azf)
