RENGAT (RP) — DPRD Kabupaten Inhu menyayangkan sikap Pemkab Inhu yang sering melaksanakan mutasi jabatan eleson II, III dan IV serta staf.

Sehingga DPRD menilai visi dan misi menuju Inhu Sejahtera 2015 hanya tinggal isapan jempol.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua  DPRD Inhu  Arwan Citra Jaya didampingi anggota Komisi A Arifudin Ahalik kepada Riau Pos, Ahad (16/6).

‘’Kondisi Inhu yang saat ini menghadapi pelaksanaan untuk merealisasikan APBD 2013 pasti akan terganggu atas pelaksanaan mutasi yang dilakukan tanpa prosedural dan profesional, setidaknya mengganggu terhadap pelayanan masyarakat hingga pelaksanaan pembangunan,’’ ujarnya.

Untuk itu sebutnya, DPRD Inhu menyayangkan pelaksanaan mutasi yang terlalu sering dan seakan dipaksakan. Bahkan tujuan mutasi yang disebut untuk menata organisasi di lingkungan Pemkab Inhu sudah bertentangan visi dan misi menuju Inhu Sejahtera 2015.

Terkait upaya PNS untuk menempuh jalur hukum dan melaporkan ke DPRD atas pelaksanaan mutasi itu, sebutnya, merupakan langkah yang tepat. Sebab, setiap PNS juga mempunyai hak baik melaporkan ke DPRD hingga menempuh jalur hukum.

Bahkan ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan mutasi juga sudah diatur dan PNS adalah abdi negera. ‘’Ini sudah tergolong penzaliman terhadap PNS dan wajar PNS melakukan perlawanan atas kebijakan yang ada,’’ tegasnya.

Masih katanya, sejauh ini pelaksanaan mutasi terhadap ratusan guru beberapa waktu lalu yang dinilai bermasalah hingga dilakukan dengar pendapat antara DPRD dan BKD, Disdik serta PGRI hingga saat ini belum ada kejelasan. Di mana, dalam kesimpulan hearing saat itu disepakati untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan mutasi.

Akibat mutasi yang terjadi pasti akan mencul ketidak nyamanan PNS dalam menjalankan tugasnya. ‘’Mau dibawa ke mana Inhu ini. Apa dengan cara ini untuk menghancurnya,’’ tukasnya.

Ketika hal itu akan dikonfirmasi kepada Sekdakab Inhu Drs HR Erisman MSi lagi-lagi tidak dapat dihubungi. Bahkan konfirmasi melalui SMS juga tidak kunjung dibalas.(kas)