Laporan Desriandi Candra Pekanbaru
Persoalan titik api dan kabut asap sepertinya menjadi persoalan yang tak tertuntaskan bagi Provinsi Riau. Setiap tahun, Riau diselimuti kabut asap dengan hot spot yang tidak sedikit.
Hal ini harus ditangani secara bersama-sama, karena tidak mungkin persoalan besar seperti ini hanya dilimpahkan pada satu atau dinas di instansi pemerintah. Namun keterlibatan kalangan perusahaan dan masyarakat harus ikut bersatu padu menangani persoalan titik api yang muncul akibat terbakarnya hutan dan lahan, baik disengaja atau tidak.
Dari data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau menunjukkan adanya peningkatan jumlah titik api (hotspot) di Riau dari tahun ke tahun. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, ada ribuan titik hot spot yang mengelilingi Riau. Sehingga, wajar kalau Riau tak henti-hentinya dengan persoalan kabut asap.
Penyebarannya pun tidak hanya dalam lingkungan kawasan hutan tanaman industri (HTI), tapi juga masuk pada areal penggunaan lahan lainnya (APL) yang didalamnya termasuk kawasan lahan perkebunan masyarakat.
Di tahun 2010, titik hot spot yang terjadi di areal perkebunan di 12 Kabupaten/kota di Riau mencapai 259 titik hotspot, kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) mencapai 425 titik hotspot, eks HPH 75 titik hot spot, Area Penggunaan Lain (APL) 778 titik hotspot dengan jumlah titik hotspot yang terjadi selama tahun 2010 sebanyak 1.537 titik hotspot.
Selanjutnya, tahun 2011 jumlahnya meningkat. Untuk area perkebunan tercatat sebanyak 542 titik hotspot, kawasan HTI sebanyak 1.075 titik hotspot, eks HPH sebanyak 194 titik hotspot, APL sebanyak 1.660 titik hotspot, dengan total titik hotspot yang terpantau sebanyak 3.471 titik hotspot.
Persoalan kabut asap masih menjadi “PR” di tahun 2012. Hingga minggu kedua Juni 2012 jumlah titik hotspot yang terjadi diareal perkebunan 210 titik hot spot, HTI sebanyak 431 titik hot spot, eks HPH sebanyak 105 titik hotspot, APL sebanyak 743 titik hotspot.
“Sampai minggu kedua Juni 2012 ini tercatat sebanyak 1.489 titik hotspot yang terpantau di Riau,” ungkap Kepala BLH Provinsi Riau Akmal JS didampingi Kasubid Pengendalian Kerusakan Lingkungan Manipol, Rabu (13/6) pekan ini.
Dikatakannya, upaya yang dilakukan BLH Provinsi Riau untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang bisa menyebabkan kabut asap yang menyelimuti Riau, memberikan pemberian teknis dan menghimbau perusahaan maupun masyarakat untuk peduli dengan lingkungannya. Tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk pembukaan area perkebunan.
Akmal JS menegaskan, kalau fungsi BLH hanya melakukan pengawasan dan upaya pencegahan dini. Dalam bidang pencegahan, BLH Riau lebih banyak memberdayakan keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah dibentuk dimasing-masing kabupaten/kota. Sampai sekarang, sudah tercatat sebanyak 1.316 orang MPA yang tersebar di 12 Kabupaten/kota.
“Dan ini sifatnya hanya upaya pencegahan,” jelasnya. Sebagai upaya memaksimalkan peran dari MPA dimasing-masing kabupaten/kota di Riau, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau menyerahkan bantuan 10 unit alat pemadam kebakaran (Damkar). Bantuan 10 unit Damkar diperuntukan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) di 10 kabupaten/kota di Riau diluar Kota Pekanbaru dan Kota Dumai sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.
Bantuan 10 unit Damkar tersebut merupakan bantuan dana APBD Riau 2012. BLH menilai, peran MPA dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan sangat penting. Dikatakannya, persoalan kebakaran hutan dan lahan memang selalu menjadi “langganan” di Riau. Apalagi di musim kemarau, banyak oknum masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar.***
