SIAK (RIAUPOS.CO) - BUPATI Siak, Syamsuar menyadari, tantangan ke depan yakni berupa ekonomi belum membaik, disertai harga minyak dunia belum stabil yang berimbas pada pendapatan daerah.
Kondisi ini, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus jeli dan menyiasati dalam penyusunan anggaran kegiatan bagi SKPD.
“Saya ingatkan agar usulan kegiatan itu benar-benar mencerminkan keperluan rill, tepat sasaran dan mengacu pada ekonomi masyarakat,” tegas Syamsuar di sela-sela pembukaan Forum Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Siak tahun 2016, di ruang Raja Indra Pahlawan, Rabu (16/3).
Hadir dalam kesempatan itu, ketua DPRD Indra Gunawan SE, Wakil Ketua Hendri Pangariibuan, kepala SKPD, dan camat.
Menurut Bupati, saat ini pemerintah tak bisa lagi berbangga sebagai daerah penghasil migas yang identik dengan kaya. Kondisi harga minyak dunia yang anjlok berimbas kepada pendapatan.
Karena itulah, peringatan yang disampaikannya kepada seluruh SKPD dalam penggunaan anggaran pagu indikatiif benar-benar mencerminkan keperluan yang sesungguhnya. Sesuai target dan pencapaian yang disusun dengan seksama.
Perlu diketahui, SKPD jangan mengusulkan penambahan pagu saja, tapi dijelaskan output dan outcome terhadap penambahan pagu anggaran.
Bahkan, usulan itu, bertumpu pada APBD semata. Melainkan, berfikir untuk dikembangkan melalui dana CSR perusahaaan, APBD provinsi dan APBN pusat.
“Saya minta, kepala SKPD harus jeli, dan kreatif. Lakukan pendekatan persuasif pejabat di tingkat kementrian,” katanya.
Selain itu, ia juga berharap agar SKPD tidak hanya bergantung pada mangkok-mangkok yang ada, melainkan turut menciptakan ataupun menambah mangkok lainnya.
Hal tersebut juga berkaitan dengan estimasi pagu anggaran yang sudah disampaikan, tahun 2017 dan pemerintah masih mengalami defisit anggaran.
Sehubungan dengan itu, Kepala Bappeda Siak, Drs H Yan Prana MSi, menambahkan, dari data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), estimasi rancangan awal RKPD Kabupaten Siak tahun 2017 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1.612.124.055.750,24.
Anggaran ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp227.806.703.198,00. Dana perimbangan Rp1.205.282.619.730,00 dan lain-lain pendapatan yang sah Rp179.034.732.830,24.
Sementara, belanja daerah mencapai Rp2.040.000.843.250,00. Terdri dari; belanja tak langsung Rp993.922.152.250,00. Belanja langsung Rp1.046.168.691.000,00.
Melihat estimasi ini, tentunya terjadi defisit kembali. Karena itu, seluruh SKPD diharapkan dapat benar-benar selektif mengusulankan kegiatan mereka yang mengacu pada rencana strategis dan rencana kerja.
Pertemuan forum ini, kata Yan Prana lagi, bertujuan untuk mempertajam indikator kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
Selain itu menyelaraskan prgram kegiatan antar SKPD dalam pencapaaian kewenangan yang sinergi, disertai penyesuaian pendanaan kegiatan prioritas sesuai pagu indikatif.(adv/a)
