PEKANBARU (RP) - Warga Cengar, Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing mendatangi DPRD Riau untuk meminta mediasi persoalan mereka dengan Koperasi Prima Sehati, PT Tri Bhakti Sarimas, Kamis (16/2). Warga menuntut bisa mengelola lahan plasma sendiri dan terlepas dari koperasi yang dinilai telah merugikan mereka.

Puluhan warga Cengar ini dalam orasinya mengatakan mereka tidak percaya dengan KUD Prima Sehati yang mengelola kebun plasma milik warga Cengar dengan luas 700 ha. Pasalnya, warga tidak mendapatkan hasil dari pengelolaan tersebut bahkan KUD Prima Sehati juga tidak melakukan perawatan kebun. ‘’Kami menuntut lahan sawit 700 hektar dikeluarkan dari pengelolaan KUD Prima Sehati. Kami minta mengelola dan merawat sendiri, dan kami siap membayar fee 1 persen ke KUD dan kami minta PT TBS menerima dengan harga standar,’’ ujar koordinator aksi Suherman saat menyampaikan aspirasinya.

Sesuai dengan pembicaraan dengan pihak perusahaan, perusahan juga bersedia menerima asalkan ada persetujuan dari koperasi. ‘’Perusahaan mengatakan tak masalah kalau kami mengelola sendiri, tinggal dari KUD Prima Sehati,’’ ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, warga Cengar juga menyampaikan berbagai persoalan menyangkut KUD Prima Sehati. Mereka menilai KUD tidak menjalankan transparansi pengelolaan seperti pembanguan sisa dana perawatan, pembayaran biaya operasial dan lain-lain.

Pada aksinya ini, warga Cengar diterima oleh Wakil Ketua DPRD Riau H Taufan Andoso Yakin, Ketua Komisi H Tengku Azuwir dan anggota Komisi A Ruslan Jaya. Pada kesempatan itu, Taufan Andoso berjanji akan segera menyurati Bupati Kuantan Singingi untuk menyikapi dan meminta ketegasan terhadap persoalan KKU Prima Sehati, Desa Cengar.

Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Riau H Tengku Azuwir mengatakan Komisi B juga akan mempertanyakan operasional KUD Prima Sehati kepada instansi terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMKM.

Ketika dikonfirmasikan ke Ketua KUD Prima Sehati, Kecamatan Kuantan Mudik, Apri SP, mengaku, pertama, dari 4.658 anggota KUD Prima Sehati saat ini situasinya sudah kondusif. Jika ada tidak senang dari pihak lain yang mengatasnamakan anggota koperasi, Apri menegaskan, itu hanya segelintir orang dari ribuan anggota yang tak senang dengan pengurus KUD sekarang.

“Kini itu yang terjadi adalah antara suka dan tidak suka, senang dan tidak senang. Jadi, siapapun yang jadi pengurus, pasti akan ada hal seperti ini,” ujarnya. Kemudian, masalah transparansi dalam pengelolaan kebun, Apri menjelaskan, setiap bulan pihaknya memusyawarahkan dengan anggota, berapa harga, berapa timbangan dan berapa uangnya. “Selalu kita rapatkan setiap bulannya. Jadi kami rasa sudah sangat transparan,” tambahnya. (ans/jps)