ROHIL (RIAUPOS.CO) - ANGGOTA DPRD Rokan Hilir (Rohil) akan mengambil sikap tegas terhadap instansi terkait dengan berbagai laporan yang disampaikan masyarakat, terutama menyangkut dengan kepentingan publik seperti ditundanya kegiatan pembangunan akses jalan, di Jalan Pulau Baru, Bagansiapiapi.
Beberapa waktu lalu sejumlah masyarakat mengeluhkan persoalan belum dibangunnya jalan padahal siapa pemenang telah diumumkan sebelumnya. Masyarakat setempat meminta DPRD bisa untuk bersikap tegas sehingga mereka tidak menunggu-nunggu untuk mendapatkan akses yang lebih baik.
Anggota DPRD Rohil Ucok Mukhtar mengatakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan, diketahui pembangunan jalan yang terkendala itu karena Kuasa Penguna Anggaran (KPA) tidak mau menandangatangani terkait dengan pemenang proyek.
“Ya, KPA tak mau tandatangan berkas yang telah diserahkan oleh Pokja, kami dari Dewan akan memanggil KPA bersangkutan, begitu juga TA serta Pokja, dari ULP,” kata Ucok Mukhtar, Ahad (15/11) menghubungi Riau Pos, di Bagansiapiapi.
Menurutnya pihak DPRD perlu mendapatkan ketegasan informasi sejauh mana wewenang yang dimiliki oleh Pokja, KPA dan pihak terkait sehingga proses dan mekanisme pelelangan yang sudah standar, terbuka dan memiliki pendekatan elektronik itu ternyata bisa dianulir oleh bagian tertentu secara sepihak.
“Kami perlu pertanyakan nanti sejauh mana itu wewenang Pokja, KPA, apa maksudnya dan apa masalah dengan pelelangan yang telah ada pemenangnya tersebut,” ujarnya. Polemik itu merupakan salah satu persoalan yang belakangan timbul terkait dengan kinerja Pokja dalam sejumlah lelang kegiatan.
Menurut dia, memang tidak tertutp kemungkinan untuk pembentukan pansus Pokja, karena kami lihat ada beberapa permasalahan di pelelangan, itu ada.
“Artinya kalau mau diperbaiki, ya diperbaiki lah kinerjanya. Jika tak dapat diperbaiki seluruhnya, ibaratnya jika ada yang bocor itu jika dapat di tambal sehingga menjadi lebih baik lagi,” ujar Ucok mengharapkan.(adv/mal)
