PEKANBARU(RIAUPOS.CO)-Badan Anggaran DPRD Riau mempertanyakan sejumlah proyek di Dinas Cipta Karya yang dilaporkan sudah lelang dan telah mendapatkan nama perusahaan pemenangnya sebelum penganggaran APBD-P 2015.

Terkait hal ini Anggota DPRD Riau Masnur  meminta kepastian hukum atas hal ini. Sebagai langkah agar tidak terjadi fitnah sehingga perlu diusut TAPD apakah memang ada proyek sudah lelang tapi penganggaran belum.

" Ada beberapa proyek yang sudah dilelang. Kita tanya kepastian hukumnya. Saya minta ini ditelusuri supaya kedepanya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Perwakilan TAPD dari Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Riau menjawab bahwa proyek itu merupakan alokasi dana  khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurutnya jika dari APBN harus ditindaklanjuti dan cepat memprosesnya.

"Kita menerima pengadaan dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Berdasarkan permintaan itu kita proses. Itu merupakan hasil konsultasi Cipta Karya dengan kementrian terkait. Kalau APBN itu boleh, kalau APBD setelah kesepakatan dengan DPRD," jelasnya.

Terkait permasalahan ini, Pimpinan Banggar DPRD Riau, Noviwaldy Jusman meminta Komisi D  yang membawahi bidang infrastruktur segera menelusurinya. Karena, komisi D  yang lebih tepat melakukan fungsi pengawasan terkait persoalan tersebut.

Laporan: Doni Afrianto

Editor: Yudi Waldi