PEKANBARU (RP) - Pemerintah Provinsi Riau terus menginventarisir titik rawan konflik di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hasil perumusan peta konflik ditemukan 100 kerawanan yang tersebar di kabupaten/kota se-Riau.
Kerawanan konflik itu terdiri dari beberapa indikator. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah permasalahan pertahanan dengan melibatkan masyarakat bahkan tanah ulayat.
‘’Peta konflik kami rumuskan bersama Kesbangpolinmas, BPN dan beberapa instansi terkait. Begitu juga dalam mencarikan solusi pemecahannya,’’ kata Asisten I Setdaprov Riau Abdul Latif kepada Riau Pos, Kamis (15/8). Menurutnya, pemetaan dilakukan agar mempermudah dalam menginventarisir dan mencarikan solusi untuk permasalahan agraria di daerah.
Dengan pertimbangan tersebut, dia mengharapkan seluruh pihak terkait dapat bersinergi.
Seperti juga Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Pasalnya, peran organisasi budaya itu cukup besar dalam mengantisipasi dan meminimalisir konflik di tengah-tengah masyarakat.
Saat ditanyakan strategi dalam penyelesaian konflik agraria di Riau, Latif mengatakan pihaknya terus mengedepankan upaya mediasi. Pasalnya, langkah tersebut lebih efektif dalam mengantisipasi gesekan ditengah-tengah masyarakat.
Sementara untuk menyentuh masyarakat yang berkonflik tidaklah mudah, sehingga keterlibatan LAM dalam memediasi juga tentunya diperlukan. Upaya itu, ditambahkannya bukan tidak berdasar, pasalnya organisasi LAM Riau sudah diperdakan dan disahkan secara aturan.(adv/a)
