ROKANHILIR (RIAUPOS.CO) --Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno mengharapkan program dari propinsi Riau banyak yang dilaksanakan di Rohil. Harapan itu dikemukakan bupati dihadapan Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penghulu/Lurah se-Kabupaten Rohil di Gedung Pertemuan H Misran Rais, Bagansiapi-api, Senin (15/4).
Kesempatan itu dihadiri Gubernur Riau H Syamsuar, Sekdakab Drs H Surya Arfan MSi, Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Riau H Ahmad Syah Harrofie. Hadir juga para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah dan penghulu se-Rohil.
“Salah satu harapan masyarakat soal status jalan lintas Dumai-Sinaboi, yang tahun ini ada program peningkatan jalan Dumai-Lubuk Gaung-Sinaboi, sekitar Rp9 miliar, yang terkena HPH PT Diamond. Bagaimana agar pembangunan jalan itu dapat segera terealisasi,” kata bupati.
Ia mengakui soal itu Gubri telah memberikan respon dengan bertemu langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) dan intinya menteri telah setuju dengan adanya seperti pinjam pakai jalan tersebut.
Bupati mengharapkan Gubri dapat memberikan perhatian pada hal tersebut. Sementara pemkab terus melakukan upaya yang diperlukan, seperti kemarin dengan ikutnya Asisten I mengikuti rapat di Pemprov dalam rangka membahas hal tersebut. “Kita doakan semoga gubri bisa menyelesaikan persoalan jalan ini,” katanya.
Berikutnya terang bupati soal jalan lintas pesisir yang sebelumnya telah menjadi komitmen pemprov sejak masa kepemimpinan Rusli Zainal. Memang setiap tahun soal jalan itu terangnya selalu mendapatkan perhatian seperti saat ini ada lagi peningkatan jalan Bagansiapi-api, Teluk Piyai sampai Panipahan untuk seterusnya diharapkan rampung pula pembangunan jalan lintas menuju Sei Rakyat, Sumut dari perbatasan pesisir Rohil tersebut.
Gubri H Syamsuar pada sambutannya mengatakan apa yang disampaikan itu menjadi perhatian pihaknya. Kunci untuk pembangunan terangnya adalah jika tercapai satu kata dan kesepahaman antara berbagai pihak pemangku kepentingan sehingga diyakini sasaran untuk pembangunan dapat tercapai dengan cepat.
“Kalau semuanya kompak, gubernur, bupati/walikota termasuk pihak DPRD-nya tentu untuk pembangunan dapat cepat dilaksanakan,” katanya.(adv)