PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Terkait statement Pelaksana tugas (Plt) Gubri yang terkesan lebih mengkhawatirkan negara tetangga akibat bencana kabut asap yang kerap terjadi di Riau, Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, seharusnya Plt Gubernur Riau menjamin tidak ada asap di Riau.
“Kami menghargai pernyataan Plt Gubenur yang menjamin Riau tidak akan mengirim asap ke Singapura. Kendati demikian, lebih baik mengutamakan 6 juta masyarakat Riau dibandingkan masyarakat Singapura," ujar Wakil Ketua DPRD Riau ini, Rabu (16/3/2016).
Lebih lanjut politisi Demokrat ini menyampaikan, kepala pemerintahan, seperti gubernur, dewan, dan semacamnya itu digaji dari pajak masyarakat Riau dan diperjuangkan serta dipilih oleh masyarakat Riau. Untuk itu, yang harus dilindungi itu harusnya masyarakat Riau.
“Masyarakat Singapura tidak membayar pajak di Riau dan seharusnya yang dijamin itu masyarakat Riau. Target Pemprov itu harusnya tidak ada titik api di Riau," tuturnya.
Lebih lanjut disampaikan pria yang kerap disapa Dedet ini, anggaran mitigasi (pencegahan) kebakaran lahan dan hutan (karlahut) juga tidak sesuai jumlah anggarannya seperti yang disampaikan Plt Gubernur Riau senilai Rp123 Miliar, namun nyatanya, hanya sekitar Rp27 Miliar untuk pencegahan karlahut, sedangkan sisanya yang berhubungan dengan penanggulangan Rp15 Miliar saja dan penanggulangan karlahut berupa bankeu Rp77 Miliar.
“Dalam Rp123 Miliar itu yang sebenarnya tidak perlu disampaikan karena ada pembangunan gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pembangunan gedung bukan masuk upaya pencegahan, itu namanya terlalu maksa untuk pencitraan. Sekarang itu yang perlu action," tutupnya.
Laporan: Doni Afrianto
Editor: Boy Riza Utama
