SIAK ( RIAUPOS.CO) - Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi bertemu dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Ir H Azwar Abu Bakar di gedung Kementerian, Rabu (15/1).
Pertemuan yang dilakukan antara Syamsuar dan Azwar Abu Bakar membahas tentang honorer K2 yang dalam waktu dekat ini akan diumumkan.
Di hadapan Menteri, Syamsuar yang didampingi Sekretaris BKD Siak Lukman SSos MPd menyampaikan kondisi kepegawaian yang ada di Siak termasuk honorer.
Ia menyebutkan, penetapan kuota 30 persen nasional untuk honorer K2 bagi seluruh kabupaten/kota di tanah air yang diangkat dari hasil kelulusan tes untuk jadi CPNS menimbulkan rasa kekhawatiran terutama menyangkut hasil K2 tersebut. “Informasi yang kami ketahui bahwa 30 persen, itu terlalu kecil kemungkinanan anak daerah bisa diangkat,” kata Syamsuar pada MenPAN & RB.
Menurutnya, kuota kelulusan ini harus diajukan kembali, karena itu berjuang agar kuota sebesar 30 persen ini tak secara nasional, namun jumlah di kabupaten/kota, paling tidak minimal 30 persen jika memungkinkan berlebih.
Diakuinya, saat ini Pemkab memerlukan pegawai, jumlah yang ada kurang sebanding dengan beban kerja. Meski telah dialokasikan kuota CPNS dan juga K2 itu pun belum mencukupi. Akan tetapi, paling tidak bisa mengurangi.
Dari data BKD, jumlah honorer K2 berjumlah 489 orang, tentunya jika dikuota secara nasional 30 persen, tentu jumlahnya mencapai ribuan. Karena itu ia menilai, tak efektif jika pusat mengkategorikan secara nasional, akan lebih bijak jika secara proporsional dengan mengacu jumlah di kabupaten/kota.
Menanggapi hal itu, Ir H Azwar Abu Bakar menyambut positif usulan dari Bupati Syamsuar. Usulan ini tak hanya Kabupaten Siak saja, melainan kabupaten/kota di tanah air juga mengusulkan.
“Usulan dan aspirasi ini akan dibawa ke dalam rapat dan dikoordinasikan bersama instansi terkait,” katanya.
Kata dia, langkah Syamsuar melakukan koordinasi dan komunikasi dinilainya sangat positif, apalagi bupati memperjuangkan honorernya untuk dijadikan dan diangkat pegawai.
Ia menjelaskan, koordinasi dan komunikasi ini sangat diperlukan, sehingga pusat benar-benar memahami dan mengetahui kondisi daerah terutama terhadap keperluan pegawai.(adv/a)
