PEKANBARU(RIAUPOS.CO)-Belanja tidak langsung yang didominasi belanja pegawai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Riau 2015 menuai kritikan dari legislator DPRD Provinsi karena dinilai tidak berpihak pada masyarakat.

Anggota Fraksi Nasdem Hanura, Muhammad Adil mengatakan memang dapat memberikan tambahan bagi penghasilan PNS berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPRD. Namun itu harus diperuntukkan berdasarkjan prestasi kerja, tempat kerja, dan profesinya.

"Harus dilakukan penghematan pos belanja pegawai dan sarana aparatur. Ini tidak memperlihatkan keberpihakan kepada masyarakat, harusnya dialokasikan ke belanja langsung," jelasnya

Hal senada dikatakan Yusuf Sikumbang dari Fraksi PKB, menurutnya, belanja tidak langsung banyak tersedot untuk gaji pegawai negeri sipil dan kegiatan birokrasi.

"Kenaikannya cukup besar yakni 56,89 persen. Belanja langsung jadi hajat hidup orang banyak turun 28 persen. Tapi belanja pegawai naik Rp11 miliar," sebutnya.

Kata Yusuf, belanja untuk kepentingan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah 30 persen. Hal ini menurutnya kontradiktif dengan politik anggaran yang harus ditekankan pengalokasiannya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

"Ini seharusnya dinikmati masyarakat melalui alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan serta pemberantasan kemiskinan," ungkapnya.

Hal tersebut, katanya, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau belum akomodatif terhadap kepentingan rakyat banyak. Dia menilai pemprov lebih mengedepankan kesejahteraan aparatur semata.

Sebelumnya disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dalam nota keuangan RAPBDP terkait kenaikan itu. Kelompok belanja tidak langsung yakni sebesar Rp6,9 trilun atau meningkat Rp2,04 triliun jika dibandingkan APBD murni yang jumlahnya Rp4,402 triliun.

Laporan: Doni Afrianto

Editor: Yudi Waldi