PEKANBARU (RP) - Dari tujuh badan usaha milik daerah (BUMD) di Provinsi Riau, PT Riau Air merupakan salah satu BUMD yang memakan waktu cukup lama untuk melaksanakan audit internal.
Hingga kini Riau Air tak kunjung melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dikarenakan audit harus dilakukan dari tahun buku 2010, 2011 dan 2012.
Pemerintah Provnsi Riau sendiri sebagai pemilik saham menunggu janji direksi Riau Air untuk menuntaskan hasil audit keuangan.
Upaya ini menjadi sorotan, karena hasil audit tersebut menjadi langkah awal untuk kembali mengoperasikan armada ‘’burung besi’’ itu.
‘’Kami sudah memintanya. Mereka (direksi, red) berjanji akan menyelesaikan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik dalam waktu dekat ini. Bahkan, mereka berjanji menuntaskan dalam waktu sepuluh hari,’’ kata Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau Burhanuddin kepada Riau Pos, akhir pekan lalu di Jakarta.
Menurutnya, Pemprov Riau sudah sangat mentolerir lambannya hasil audit laporan keuangan dan aset tahun 2011 dan tahun 2012. Dengan pertimbangan itu, Biro Ekonomi selalu instansi membawahi BUMD mengharapkan deadline tersebut dipenuhi. Sehingga, langkah tindaklanjut untuk penyehatan dan kerja sama operasional dapat dilanjutkan.
Dia menilai, proses audit dilakukan, karena Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan waktu yang cukup panjang untuk penyelesaian hasil audit. Bahkan, audit Riau Air merupakan proses yang paling lama dilakukan dibanding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau lainnya.
‘’Jadi kami minta manajemen Riau Air tidak menunda-nunda penyelesaian audit. Karena hasil audit ini, sebagai langkah awal program kerja perusahaan ini ke depannya,’’ ungkap pria yang akrab disapa Boy itu.
Dia memaparkan, proses audit keuangan Riau Air memiliki peran substansi dalam upaya mengoperasionalkan kembali Riau Air. Keinginan audit menyeluruh ini dilakukan, pasca masuknya PT Riau Investmen Corporation (RIC) untuk membantu menyelamatkan maskapai kebanggaan masyarakat Riau tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa upaya penyehatan Riau Sir kerap terbentur pada masalah masa lalu. Mulai dari hasil audit, gugatan pailit hingga keberadaan tiga pesawat di Bandara Halim yang harus segera dikeluarkan sebelum 27 Juli mendatang.(rio/egp)
