PEKANBARU (RP) - Permasalahan terkait protes masyarakat Pulau Padang yang menuntut SK Menteri Kehutanan Nomor 327/2009 direvisi mulai menemui titik terang. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, SK itu akan segera direvisi dan lahan rakyat serta wilayah desa yang masuk dalam areal konsesi akan dikeluarkan.
‘’Mengenai masalah Pulau Padang sudah tidak ada persoalan lagi,’’ ujar Zulkifli saat konferensi CEO Media, Rapat Kerja Nasional dan Serikat Pekerja Suratkabar (SPS) Awards 2012, Sabtu (14/7) di Pekanbaru.
Ia menjelaskan, desa yang masuk ke dalam wilayah konsesi sesuai SK 327/2009 akan dikeluarkan begitu juga lahan milik rakyat dan masyarakat. ‘’Kalau desa kita keluarkan. Kalau punya rakyat juga akan dikeluarkan,’’ lanjutnya. Menhut mengatakan, pihaknya kini akan mendata untuk merevisi SK 327/2009 itu. ‘’Sekarang kita minta, yang mana punya desa dan mana yang punya rakyat,’’ tuturnya.
Bergantung dengan Hutan
Zulkifli dalam pemaparannya menjelaskan, sebagai negara dengan kawasan hutan yang luas, masyarakat Indonesia penduduknya bergantung dengan hasil sumber daya hutan. ‘’Lebih dari 70.000 desa yang mata pencarian penduduknya bergantung amat sangat dengan sumber daya hutan. Artinya interaksi penduduk dengan sumber daya hutan sangat kuat,’’ ujarnya.
Ia melanjutkan, pemerintah menetapkan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk memberi arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini merupakan perwujudan kualitas pembangunan manusia Indonesia sebagai bangsa yang maju. Tidak saja melalui peningkatan pendapatan dan daya beli semata, namun diikuti membaiknya pemerataan dan kualitas hidup seluruh bangsa.
‘’Dengan semakin membaiknya pendapatan perkapita saat ini sekitar 3.000 dolar AS per tahun, maka tuntutan masyarakat akan hak-haknya akan terus meningkat, sejalan dengan alam demokrasi dan era otonomi,’’ lanjutnya.
Dikatakannya, paradigma pembangunan kehutanan sekarang dan ke depan adalah masyarakat harus menikmati dan memanfaatkan hutan. ‘’Bukan zamannya lagi mereka hanya jadi penonton. Kalau masyarakat sejahtera, pasti akan merawat dan menjaga kelestarian hutan. Sebaliknya kalau mereka miskin, maka akan mencuri kayu dan merambah kawasan hutan, sehingga merusak hutan karena tidak ada pilihan lain,’’ ujar Menhut.
Warga Juga Harus Bergerak
Sementara itu, di acara yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menilai, dengan bergeraknya Indonesia sebagai bangsa ke arah yang lebih maju, sebagai warga negara juga harus bisa bergerak seiring perkembangan yang ada.
Dikatakannya, pada 2012 ini, sekitar 40 kepala negara akan datang ke Indonesia. ‘’Indonesia adalah pasar besar bagi negara lain, di sini pers berperan sangat luar biasa,’’ katanya. Sangat penting bagi tim ekonomi dengan pers menganalisis kondisi ekonomi Indonesia. ‘’Sampaikan yang baik. Kritisi yang buruk,’’ lanjutnya. Pers di sisi lain sangat menolong MP3EI.
Ditambahkannya, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi krisis global. Pertama, meningkatkan koordinasi fiskal dan moneter, mencegah timbulnya persepsi yang salah dari masyarakat terhadap dampak negatif krisis ekonomi dunia dan menciptakan stimulus dan bantalan untuk meredam dampak, baik terhadap pasar domestik, industri dan pelaku usaha, maupun masyarakat. Juga memperkuat fondasi struktur ekonomi agar lebih bertumpu pada kekuatan domestik dan membenahi sumber kerawanan terhadap guncangan eksternal.
Untuk menjaga pertumbuhan dalam negeri, Hatta menguraikan, beberapa upaya terus ditempuh pemerintah. ‘’Kita selalu mendorong percepatan belanja sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi,’’ ujarnya. Selain itu, pihaknya juga berusaha menjaga tingkat daya beli masyarakat dengan menjaga laju inflasi pada tingkat yang rendah. ‘’Pengoptimalan program perlindungan sosial antara lain Jamkesmas, Program Keluarga Harapan, PNPM, BOS dan Raskin menjadi prioritas saat ini,’’ lanjutnya.
Peningkatan daya saing adalah hal yang penting, terutama produk ekspor non Migas melalui diversifikasi pasar dan tujuan ekspor dengan meningkatkan keberagaman dan kualitas produk. ‘’Penguatan perdagangan dalam negeri kita lakukan untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran barang serat menciptakan iklim usaha yang sehat. Dan pengendalian impor produk produk yang berpotensi menurunkan daya saing produk domestik di pasar dalam negeri,’’ ujarnya.
Dalam forum ini Gubernur Riau, HM Rusli Zainal memberi rekomendasi terhadap hal-hal yang diperlukan dalam mendukung MP3I pada penerapan pembangunan ekonomi Riau. ‘’Perlu sinergisitas program dan kegiatan pembangunan ekonomi antara pemerintah pusat, daerah dan dunia usaha. Perlu penguatan birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengembangan ekonomi indonesia, khususnya di Riau,’’ ujar Gubri.
Dilanjutkannya, penyelesaian sesegera mungkin peninjauan ulang RTRW provinsi, kabupaten dan kota perlu dilakukan untuk memberi keputusan dalam pemanfaatan dan peruntukan ruang bagi pembangunan ekonomi di Riau.
‘’Di samping berbagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang termasuk dalam koridor ekonomi Indonesia khususnya Sumatera, maka perlu disusun rencana induk percepatan pembangunan ekonomi Riau yang berbasis pada potensi ekonomi wilayah dengan mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah yang berkorelasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi pada MP3EI. Serta perlu penyediaan infrastruktur yang dapat mendukung upaya percepatan pembangunan ekonomi khususnya pada koridor ekonomi yang terbangun pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia,’’ jelasnya.
Cermati Perubahan Zaman
Perusahaan media harus mencermati setiap perubahan. Bila tak peka, perusahaan akan tergerus perubahan. ‘’Kedepannya, perusahaan pers harus berkembang semakin baik lagi, mengikuti angin perubahan zaman,’’ kata Wakil Ketua Umum SPS Pusat, Agung Adi Prasetyo dalam penutupan Rakernas dan SPS Award, Sabtu (14/7) di Pekanbaru.
Ia mengapresiasi SPS Riau atas pelaksanaan Rakernas yang dinilai sempurna. Bersamaan dengan penutupan, diberikan pula penghargaan pada tak kurang dari 20 perusahaan pers yang memenuhi standar SPS dan Dewan Pers. ‘’Empat aspek yang jadi kriteria adalah kode etik jurnalistik, standar kompetensi wartawan, perlindungan terhadap wartawan dan kompetensi perusahaannya,’’ ujar Ketua Harian SPS Pusat Muhammad Ridlo Esly.
Kriteria ini dijelaskan Ridlo ditetapkan standar Piagam Palembang 20 Februari 2010 yang diikuti 19 perusahaan media besar di Tanah Air. ‘’Semua perusahaan yang dapat penghargaan ini adalah mereka yang memenuhi standar itu,’’ ujarnya. Ia menambahkan, perusahaan peraih penghargaan ini akan diusahakan dapat label yang menunjukkan kalau koran tersebut sudah dapat sertifikasi.(ali)
